IKPI, Jakarta: Komisi VII DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang berbagai kebijakan perpajakan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mendukung kemandirian bahan baku industri nasional. Dorongan ini disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik ke PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Jumat (21/11/2025), di tengah upaya menekan ketergantungan impor bahan baku yang masih tinggi.
Pimpinan rombongan, Evita Nursanty, menegaskan bahwa industri petrokimia adalah fondasi sektor manufaktur nasional karena menyuplai bahan baku untuk tekstil, plastik, hingga industri konsumsi. Namun pasokan bahan baku dalam negeri belum mencukupi sehingga beban fiskal, termasuk tarif impor dan struktur insentif perpajakan, menjadi krusial dalam mendorong daya saing.
“Masalah utama industri kita adalah kekurangan bahan baku sehingga harus impor. Industri seperti LCI ini sangat strategis dan perlu dukungan fiskal yang tepat agar kapasitas produksi bisa terus meningkat,” ujar Evita.
Evita menyoroti ketimpangan perlakuan fiskal Indonesia dibanding negara-negara pesaing di kawasan. Ia menyebut Thailand, Singapura, dan Malaysia sudah menerapkan tarif impor nol untuk sejumlah bahan baku industri petrokimia, sementara Indonesia masih memberlakukan bea masuk tertentu yang dianggap mengurangi daya saing.
“Harapan industri adalah agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan yang sama. Jika tarif impor bahan baku seperti LPG bisa disesuaikan, beban biaya produksi dapat ditekan dan industri lebih kompetitif,” jelasnya.
Selain itu, Komisi VII turut mencatat keluhan soal keterbatasan fasilitas tax holiday. Dari 15 produk petrokimia yang dihasilkan LCI, baru 7 yang memperoleh insentif tersebut. DPR menilai perlu diperluas agar sejalan dengan investasi, kapasitas produksi, serta dampak ekonominya.
Vice President Director LCI, Jojok Hadrijanto, menyambut positif perhatian DPR terhadap isu perpajakan yang memengaruhi sektor petrokimia.
Menurutnya, terdapat tiga kebutuhan utama industri yang berkaitan langsung dengan kebijakan pajak dan fiskal:
1. Penyesuaian import duty untuk LPG sebagai bahan baku utama.
2. Dukungan fiskal bagi produk petrokimia nasional agar tidak kalah dari produk impor.
3. Perluasan insentif tax holiday untuk seluruh produk yang sudah beroperasi komersial.
“Semoga ini menjadi angin segar untuk industri kimia nasional. Kebijakan fiskal yang tepat akan sangat menentukan kelanjutan investasi,” katanya.
DPR Akan Bahas di Panja Daya Saing
Evita memastikan seluruh aspirasi terkait pajak dan fiskal akan dibahas dalam rapat lintas kementerian melalui Panitia Kerja Daya Saing. Ia menegaskan pembahasan ini penting agar kebijakan industri dan insentif perpajakan berjalan selaras.
“Karena ini sifatnya Panja Daya Saing, kita bisa memanggil berbagai kementerian untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif,” tegasnya.
Komisi VII berharap penyesuaian kebijakan pajak dapat memperkuat struktur bahan baku dalam negeri, mengurangi impor, dan mendorong pertumbuhan industri petrokimia sebagai pilar utama ekonomi nasional. (alf)
