IKPI, Jakarta: Upaya menegakkan keadilan fiskal di Tanah Papua terus digencarkan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) melakukan audiensi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua di Jayapura guna memperkuat kolaborasi dalam penegakan hukum dan peningkatan kepatuhan pajak.

Kepala Kanwil DJP Papabrama, Dudi Edendi Karnawidjaya, menegaskan bahwa kerja sama lintas lembaga ini menjadi langkah strategis untuk memastikan sistem perpajakan berjalan adil dan berintegritas.

“Sinergi dengan Kejaksaan merupakan bagian penting dalam menjaga keadilan fiskal dan memastikan kepatuhan perpajakan berjalan dengan baik,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025).

Dudi menjelaskan, penguatan koordinasi antara DJP dan Kejati akan difokuskan pada tiga aspek utama: preventif, represif, dan edukatif. Melalui pendekatan ini, DJP berharap pelanggaran pajak dapat ditekan sejak dini, penegakan hukum berjalan tegas, dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin meningkat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Hendrizal Husin, menyambut positif langkah yang diambil DJP. Ia menilai sinergi tersebut tidak hanya penting untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

“Kami siap mendukung pelaksanaan tugas perpajakan sesuai koridor hukum dan prinsip keadilan,” tegas Hendrizal.

Melalui audiensi ini, kedua lembaga sepakat untuk memperkuat pertukaran data, meningkatkan koordinasi penegakan hukum, serta mengintensifkan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Langkah ini menandai komitmen nyata DJP Papabrama dan Kejati Papua dalam menciptakan tata kelola perpajakan yang transparan, berkeadilan, dan berdaya guna bagi pembangunan daerah. (alf)