IKPI, Jakarta: Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah dan menegaskan bahwa insentif yang diberikan harus lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat luas.
Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menilai bahwa salah satu bentuk insentif yang bermanfaat adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan tertentu. Menurutnya, insentif ini memungkinkan masyarakat membayar pajak lebih rendah, sehingga daya beli mereka meningkat.
“Insentif ini bisa menaikkan daya beli masyarakat,” ujar Huda dikutip, Minggu (9/2/2025).
Namun, ia mengkritisi kebijakan insentif pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk sektor perumahan dan mobil listrik, yang dinilai tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Gunanya bukan untuk menjadi boosting daya beli, melainkan menaikkan penjualan dan mendorong investasi di dua sektor tersebut. Tidak langsung untuk mendorong daya beli,” katanya.
Huda berpendapat bahwa insentif sebaiknya diberikan dalam bentuk perpajakan dan subsidi untuk barang-barang yang dikonsumsi masyarakat luas secara rutin. Ia mencontohkan subsidi untuk Public Service Obligation (PSO) pada Kereta Rel Listrik (KRL) dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite sebagai bentuk insentif yang lebih langsung membantu masyarakat.
“Masyarakat akan sangat dibantu secara langsung, bukan harus beli mobil listrik terlebih dahulu,” tambahnya.
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa jika kebijakan PPN DTP tidak dilanjutkan, maka daya beli masyarakat bisa terganggu. Oleh karena itu, menurutnya, melanjutkan kebijakan ini adalah langkah yang tepat.
“Tapi jika ingin lebih tepat sasaran, PPN DTP untuk mobil listrik saya rasa perlu ditinjau ulang. Selain karena ini murni produk impor dan konsumennya masyarakat kelas super atas, dampak lingkungan juga tidak akan terasa,” ujar Wijayanto.
Dengan berbagai pandangan ini, diskusi mengenai insentif pajak masih terus bergulir, terutama terkait efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. (alf)
