IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan aturan baru terkait perpajakan aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Dalam regulasi ini, transaksi kripto di platform resmi tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menjelaskan perubahan ini berkaitan dengan peralihan pengawasan kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dulu kripto diperlakukan sebagai komoditas sehingga kena PPN, tapi sekarang statusnya setara instrumen keuangan. Karena itu, tata kelola perpajakannya ikut berubah,” kata Yon dalam webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Selasa (26/8/2025).

Tiga Perubahan Utama Pajak Kripto

1. Bebas PPN – Transaksi aset kripto di platform resmi tidak lagi dikenai PPN.

2. Tarif Baru PPh 22 Final – Transaksi melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri dikenakan 0,21 persen, sedangkan melalui PPMSE luar negeri atau setor mandiri mencapai 1 persen.

3. Aturan Penambang Kripto – Mulai 2026, miner tidak lagi kena PPh 22 final, tetapi dikenai tarif umum.

Sebelumnya, saat masih di bawah Bappebti, transaksi kripto dikenakan PPh 22 final 0,1–0,2 persen ditambah PPN 0,11–0,22 persen.

Potensi Penerimaan Negara

Kemenkeu berharap aturan baru ini membuat pajak kripto bisa berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Menurut data OJK, nilai transaksi kripto Januari–Juni 2025 mencapai Rp224,11 triliun. Namun pada Juni saja, angkanya turun tajam menjadi Rp32,31 triliun, merosot 34,82 persen dibanding Mei 2025 sebesar Rp49,57 triliun. (alf)