IKPI. Jakarta: Kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia diprediksi akan memberikan tekanan serius terhadap penerimaan pajak negara. Hal ini disampaikan Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, yang menilai bahwa tekanan tersebut berpotensi memangkas pendapatan negara hingga lebih dari Rp10 triliun dalam skenario moderat.

“Penurunan harga dan volume ekspor akibat tarif AS akan berdampak langsung terhadap penerimaan pajak, terutama dari sektor-sektor strategis seperti sawit, karet, dan logam dasar yang selama ini menjadi penopang fiskal,” ujar Syafruddin, Jumat (4/4/2025).

Menurutnya, banyak jenis pajak yang sangat bergantung pada aktivitas ekspor dan harga komoditas, seperti PPh Badan, PPN, dan pajak ekspor. Ketika harga dan permintaan internasional melemah, aktivitas produksi dan ekspor pun ikut menurun, yang otomatis menggerus potensi pajak dari sektor-sektor tersebut.

“Ini bukan sekadar isu perdagangan, tapi ancaman nyata terhadap kapasitas fiskal negara. Jika dibiarkan tanpa antisipasi, tekanan terhadap APBN bisa membesar, terutama jika tekanan global terus berlangsung,” tambahnya.

Syafruddin mendorong pemerintah untuk segera memperluas basis perpajakan dan tidak hanya bergantung pada sektor komoditas. Ia menyarankan agar strategi reformasi perpajakan dipercepat dengan fokus pada diversifikasi penerimaan, peningkatan kepatuhan pajak dalam negeri, dan insentif bagi sektor-sektor yang memiliki potensi tumbuh di tengah ketidakpastian global.

“Kita harus berpikir jangka panjang. Ketika ekspor melemah, kita butuh motor penggerak pajak dari dalam negeri. Penguatan konsumsi domestik dan iklim usaha produktif menjadi sangat krusial saat ini,” tuturnya.(alf)