Menkeu Klaim Penerimaan Negara Masih Kuat, Dari Pajak Sudah Rp504,48 Triliun

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa di tengah tren pelambatan ekonomi global dan moderasi harga komoditas, pendapatan negara masih kuat. Menurut dia, penerimaan perpajakan mencapai Rp504,48 triliun (24,95 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanda Negara atau APBN).

“Penerimaan pajak tumbuh 25,36 persen Year on Year (YoY),” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Tempo.co, yang disampaikan dalam konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di LPS Learning Center, Gedung Pasific Century Place, Jakarta Barat, pada Senin (8/5/2023).

Adapun realisasi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN mencapai Rp 185,7 triliun atau tumbuh 42,37 persen YoY, sementara Pajak Penghasilan atau PPh Nonmigas mencapai Rp 225,95 triliun atau tumbuh 31,03 persen YoY. “Secara sektoral, kinerja penerimaan pajak yang masih kuat ditopang oleh penerimaan dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan, dan transportasi yang tetap stabil,” kata Sri Mulyani.

Di tengah moderasi harga komoditas global, bendahara negara menambahkan, penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih mampu tumbuh signifikan (113,55 persen). Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP mencapai Rp 142,66 triliun (32,32 persen dari target APBN) atau tumbuh 43,75 persen YoY.

“Kinerja PNBP tersebut terutama ditopang oleh Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) nonmigas sebesar Rp 44,28 triliun (tumbuh 194,04 persen) dan PNBP Lainnya Rp 44,31 triliun (tumbuh 30,21 persen),” ucap Sri Mulyani.

Dia juga menuturkan kinerja APBN pada kuarta pertama tetap positif. Menurut dia, hal itu ditandai dengan kinerja pendapatan negara yang tumbuh cukup tinggi dan realisasi belanja yang mampu menopang pemulihan ekonomi.

“Realisasi pendapatan negara selama kuartal pertama 2023 mencapai Rp 647,15 triliun atau 26,27 persen dari target APBN dan tumbuh sebesar 28,98 persen Year on Year (YoY),” ujar dia.

Sementara pada periode yang sama penyerapan belanja negara mencapai Rp 518,66 triliun (16,94 persen dari Pagu APBN) atau tumbuh 6,7 persen YoY. Posisi fiskal Pemerintah relatif kuat, tercermin dari surplus pada keseimbangan primer sebesar Rp228,76 triliun.

“Dan surplus keseimbangan fiskal sebesar Rp 128,50 triliun, ekuivalen dengan 0,61 persen PDB (produk domestik bruto),” ucap Sri Mulyani. (bl)

id_ID