IKPI, Jakarta: Upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) kembali menjadi sorotan kalangan ekonom. Sejumlah strategi dinilai perlu segera diterapkan agar

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi memperluas instrumen penagihan pajak dengan menetapkan saham yang diperdagangkan di pasar modal sebagai objek sita. Kebijakan

IKPI, Jakarta: Penegasan Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2025 juga membawa implikasi penting bagi strategi pembelaan dalam perkara pidana pajak. Dengan tidak dimungkinkannya

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPNasional) merupakan tonggak penyesuaian sanksi pidana, tak terkecuali sanksi pidana pajak. Sesuai amanat Pasal 613 KUHP Nasional, Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana(UU 1/2026) yang berlaku efektif bersamaan dengan KUHPNasional,