IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti berbagai penyimpangan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menyebut sejumlah temuan menunjukkan bahwa reformasi mendalam di institusi tersebut tak lagi bisa ditunda bahkan wacana pembekuan Bea Cukai sempat muncul dalam pembahasan internal pemerintah.
Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/11/2025), Purbaya secara terbuka mengungkap sederet modus yang dilakukan oknum-oknum nakal. Mulai dari praktik under-invoicing yakni pencantuman nilai barang lebih rendah dari sebenarnya hingga lolosnya barang ilegal yang seharusnya terdeteksi di pintu masuk maupun keluar Indonesia.
“Orang menuduh Bea Cukai main macam-macam karena ada under-invoicing, ada ekspor yang nilainya lebih rendah, juga barang-barang ilegal masuk yang tidak ketahuan,” tegas Purbaya.
Selisih Data Perdagangan Jadi Alarm Keras
Tak berhenti di situ, Purbaya menyinggung praktik penyelundupan yang memanfaatkan negara ketiga demi menyamarkan data ekspor-impor. Ia mencontohkan selisih signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan data impor yang dicatat Indonesia.
Ada dugaan sejumlah barang transit ke negara lain seperti Singapura sebelum akhirnya masuk ke Indonesia, sehingga angka perdagangan tampak berbeda di sistem resmi. Oknum Bea Cukai disebut-sebut terseret dalam modus ini.
“Kalau hanya melihat satu data di UN Comtrade, memang tidak pas. Tapi kalau diteliti alurnya dari China ke Singapura lalu ke Indonesia, barulah terlihat cocok,” jelasnya.
Reformasi Total atau Dibekukan
Munculnya wacana pembekuan Bea Cukai, kata Purbaya, bukan lantaran dirinya memendam kekesalan terhadap institusi tersebut. Namun skala masalah yang ditemukan membuat pemerintah harus mempertimbangkan langkah drastis, termasuk opsi mengalihkan fungsi pemeriksaan barang ke pihak swasta—seperti pada era Orde Baru apabila reformasi internal tidak menunjukkan hasil.
“Saya tidak kesal dengan Bea Cukai. Tapi kita perlu solusi cepat dan perbaikan menyeluruh,” tegasnya.
Meski begitu, Purbaya melihat diskursus ini justru menjadi pemacu bagi jajaran Bea Cukai untuk bekerja lebih bersih. Ia mengungkapkan bahwa tim internalnya kini bergerak agresif mempercepat pengembangan perangkat lunak dan sistem pengawasan.
“Dengan adanya wacana itu, staf Bea Cukai semakin semangat. Software-nya juga berkembang cepat. Saya yakin kita bisa menjalankan program di Bea Cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkannya ke pihak lain,” tutupnya.
Berbagai temuan tersebut membuat pemerintah menempatkan pembenahan Bea Cukai sebagai prioritas utama. Namun apakah langkah drastis seperti pembekuan benar-benar diperlukan, kini bergantung pada seberapa jauh reformasi internal bisa berjalan efektif dalam waktu dekat. (alf)
