IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax administration system selesai pertengahan 2024. Artinya sistem canggih administrasi perpajakan RI itu bisa meluncur sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.
“Sekarang proyek PSIAP sudah jalan 3 tahun. Pertengahan tahun depan proyek selesai dan bisa diimplementasikan. Rencana 1 Juli,” ujar Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Kemenkeu Iwan Djuniardi seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (25/10/2023).
Dengan core tax, pemerintah berharap pelayanan pajak menjadi lebih baik. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum juga lebih adil.
Iwan mengungkapkan saat ini, proyek sedang dalam proses uji coba alias testing.
Menurut Iwan, Indonesia terbilang cepat dalam menyelesaikan proyek core tax. Pasalnya, pengembangan proyek juga diimbangi dengan kemajuan teknologi yang pesat.
Ia menyebutkan proyek serupa di negara maju seperti Finlandia dan Prancis memakan waktu 7 tahun hingga 10 tahun.
Setelah proyek selesai, DJP bisa memiliki taxpayer portal berupa aplikasi daring terintegrasi dengan mengedepankan user experience dalam memberikan kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak, termasuk dalam hal pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.
Dengan portal tersebut pendaftaran wajib pajak bisa menjadi lebih mudah karena dapat dilakukan dari seluruh KPP (borderless), melalui berbagai saluran (multi-channel), dan tervalidasi dengan sumber data (single source of truth).
Bagi wajib pajak OP pendaftaran jadi lebih mudah karena hanya tinggal mengaktivasi atau memadukan NIK sebagai NPWP.
Penyiapan lapor surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan lebih mudah karena didukung integrasi proses (efaktur, ebupot, dan estatement); lapor dan proses bayar dalam satu aplikasi, serta data SPT prepopulasi dan validasi yang dapat mengurangi kesalahan mengisi SPT.
Selain itu, pembayaran lebih mudah karena akan tersedia satu kode billing untuk SPT unifikasi atau lebih dari satu ketetapan (multi-account code billing) dan terdapat layanan otomasi pemindahbukuan, pengembalian pendahuluan, dan imbalan bunga.
Selanjutnya, terkait data saldo pembayaran, sistem ini menyediakan profil wajib pajak yang komprehensif didukung sistem akuntansi sesuai regulasi SAP dan otomasi transparasi guna memudahkan WP mengetahui kondisi saldo dan transaksi perpajakannya.
Tak hanya itu, sistem ini juga mendukung layanan dan edukasi perpajakan melalui kemudahan interaksi wajib pajak dan DJP melalui perluasan kanal terintegrasi dan penyediaan edukasi tersegmentasi berdasarkan kebutuhan wajib pajak. (bl)
