IKPI, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya diatur untuk semua barang dan jasa akan diterapkan secara terbatas, hanya pada barang dan jasa mewah. Keputusan ini diambil sehari sebelum tarif PPN dari 11% menjadi 12% sesuai dengan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang berlaku mulai 1 Januari 2025.

Menurut ketentuan terbaru, tarif PPN 12% akan dikenakan pada barang dan jasa mewah, sementara untuk barang dan jasa lainnya tetap dikenakan tarif PPN sebesar 11%. Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang dinilai melemah sejak pertama kali aturan ini dirancang dua tahun lalu.

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa langkah ini menunjukkan kepedulian Presiden untuk tidak membebani rakyat. “Keputusan ini merupakan langkah moderasi yang diambil Presiden, mengingat kondisi ekonomi saat ini berbeda dengan saat kebijakan PPN 12% pertama kali diputuskan,” kata Misbakhun, Selasa (21/1/2025).

Misbakhun juga menegaskan bahwa meskipun tarif PPN 12% tetap harus diterapkan sesuai dengan UU HPP, Presiden Prabowo memilih untuk menargetkan hanya barang-barang mewah seperti mobil, rumah, tas, kosmetik, hingga daging mahal, baik yang diimpor maupun yang diproduksi di dalam negeri.

Keputusan ini, menurut Misbakhun, merupakan bukti konsistensi Presiden dalam menjalankan janjinya untuk menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyat. “Presiden ingin menjadi pemimpin yang tidak membebani rakyat, dan keputusan ini merupakan bagian dari cita-cita beliau untuk memimpin dengan bijaksana,” tegas Misbakhun.

Dengan langkah ini, diharapkan beban yang ditanggung oleh masyarakat akan lebih terjaga, terutama bagi kalangan menengah ke bawah, sementara sektor barang mewah tetap dikenakan PPN yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(alf)