IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pengurus pusat IKPI dan para anggota kehormatan dalam upaya mendorong kemajuan sistem perpajakan nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan silaturahmi yang digelar di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (1/5/2025), bersama para anggota kehormatan dan Dewan Penasehat IKPI.
Dalam pertemuan itu, Vaudy menyampaikan apresiasi atas kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Hadi Poernomo (mantan Dirjen Pajak) dan Arfan (mantan Sesditjen Pajak) sebagai anggota kehormatan IKPI. “Silaturahmi ini menjadi momentum strategis untuk menyerap masukan dari para tokoh yang punya kontribusi besar bagi perpajakan Indonesia,” ujar Vaudy.
Pemegang sertikat Ahli Kepabenan dan Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak ini, juga menyinggung mengenai kesediaan dua tokoh penting lainnya dalam dunia perpajakan nasional, yaitu mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan mantan Sesditjen Pajak Arfan, yang telah menyatakan setuju untuk bergabung sebagai anggota kehormatan IKPI.
“Saat ini, Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka sedang dalam proses penyusunan sebagai bagian dari syarat administrasi keanggotaan,” ungkap Vaudy.
Ia menambahkan, pengangkatan ini merupakan amanat dari Rapat Pleno IKPI yang digelar pada 26 Maret 2025.
Menurut Vaudy, IKPI membutuhkan dukungan aktif dari para anggota kehormatan, khususnya dalam mendorong lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak. “Kami berharap para anggota kehormatan bisa menjadi suara penting dalam menyuarakan urgensi UU Konsultan Pajak agar profesi ini memiliki landasan hukum yang jelas dan profesional,” ujarnya.
Pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi terbuka, di mana para anggota kehormatan dan Dewan Penasehat memberikan berbagai masukan konstruktif, termasuk dalam hal peningkatan peran IKPI sebagai pusat pengetahuan perpajakan (centre of knowledge), penguatan etika profesi, serta pengembangan kapasitas anggota di seluruh Indonesia.
Vaudy juga menyampaikan rencana untuk mengaktifkan peran anggota kehormatan dalam berbagai forum seperti FGD, talk show, hingga diskusi panel sebagai bagian dari strategi kolaboratif. “Kami ingin para anggota kehormatan terlibat aktif dalam membentuk ekosistem perpajakan Indonesia yang berkeadilan,” tambahnya.
Selain Hadi Poernomo dan Arfan, hadir pula Dewan Penasehat IKPI seperti M. Soebakir, Heru R Hadi, dan Rido Ribbon Hutapea, serta Ketua Pengawas IKPI periode 2014–2019, Nono Hanafi.
Dari jajaran pengurus pusat IKPI, hadir: Ketua Umum Vaudy Starworld, Sekretaris Umum, Associate Professor Edy Gunawan, Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, Bendahara Umum Emanuel Ali, Ketua Departemen Kemitraan, Lembaga dan Instansi Arinda Hutabarat dan anggota Louis Jordan, Ketua Departemen Hukum, Ratna Febrina dan anggota Henro Susanto, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Nuryadin Rahman, dan Direktur Eksekutif Asih Arianto.
Dengan semangat kebersamaan, pertemuan ini mempertegas komitmen IKPI untuk terus bertransformasi menjadi organisasi yang mapan, profesional, dan berperan aktif dalam pembangunan sistem perpajakan nasional. (bl)
