Penggunaan Coretax DJP untuk Pemotongan dan Pelaporan Pajak

IKPI, Jakarta: Coretax, sistem dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memudahkan wajib pajak dalam mengelola kewajiban perpajakan, khususnya terkait dengan pemotongan pajak, pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT), dan faktur pajak. Coretax menawarkan berbagai fitur yang mendukung efisiensi pelaporan pajak secara online.

Bukti Potong Pajak

Coretax menyediakan berbagai jenis bukti potong pajak yang dapat dipilih oleh wajib pajak, antara lain:

1. Bukti Potong Pajak Unifikasi (BPPU) – untuk pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak lain.

2. Bukti Potong Non Residen (BPNR) – untuk wajib pajak luar negeri.

3. Bukti Potong Final dan Tidak Final – mencakup pemotongan pajak oleh perusahaan atau instansi tertentu.

4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 – untuk penghitungan pajak bagi pegawai tetap dan wajib pajak luar negeri.

5. Bukti Potong Masa Pajak Desember – untuk pajak yang dilaporkan di akhir tahun.

Proses pengisian dan pelaporan bukti potong dapat dilakukan dengan mengakses laman https://pajak.go.id/coretax atau melalui kanal YouTube @DitjenPajakRI untuk tutorial lebih lanjut.

Pembuatan SPT Masa PPh

Wajib pajak yang ingin melaporkan SPT Masa PPh 21/26 dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Login ke Coretax DJP dan pilih menu Surat Pemberitahuan.

2. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, seperti PPh Pasal 21/26.

3. Pilih periode dan tahun pajak yang relevan.

4. Edit konsep SPT yang sudah dihasilkan untuk mengisi informasi pajak yang sesuai.

Wajib pajak dapat memilih antara SPT Normal atau Pembetulan sesuai kebutuhan.

Pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan Masukan

Coretax juga memudahkan pembuatan Faktur Pajak Keluaran dan pengkreditan Faktur Pajak Masukan. Untuk faktur keluaran, pengguna dapat membuatnya dengan mengakses menu e-Faktur dan mengisi informasi mengenai transaksi, termasuk kode transaksi, tanggal, dan identitas lawan transaksi. Setelah itu, pengguna dapat menambahkan transaksi dan mengirimkan faktur tersebut.

Sedangkan untuk faktur masukan, pengguna cukup memilih pajak masukan yang ingin dikreditkan dan mengklik tombol Credit invoice. Status kredit akan muncul setelah pengkreditan berhasil dilakukan.

SPT Masa PPN

Pembuatan SPT Masa PPN juga dapat dilakukan dengan mengikuti langkah serupa, yaitu dengan memilih Konsep SPT, mengisi periode dan tahun pajak, serta memilih model SPT (Normal atau Pembetulan). Setelah konsep SPT dihasilkan, wajib pajak dapat mengedit dan mengisi informasi lebih lanjut.

Dengan adanya Coretax, wajib pajak dapat melakukan semua transaksi pajak secara lebih efisien dan transparan, memudahkan pelaporan pajak yang lebih tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut, wajib pajak dapat mengakses tutorial di situs resmi DJP atau melalui kanal YouTube Ditjen Pajak RI. (alf)

id_ID