IKPI, Jakarta: Insentif pajak (tax hilday) dari pemerintah untuk menarik calon investor di proyek pembangunan Ibu Kota (IKN) Nusantara, dinilai sebagaian kalangan sebagai kebijakan tidak tepat. Sebab, sudah banyak proyek-proyek pembangunan pemerintah yang menawarkan tax holiday yang nyatanya tetap tak membuat investor tertarik untuk berinvestasi seperti di kawasan ekonomi khusus (KEK).
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, permasalahan yang diinginkan investor sebenarnya bukan dari diskon pajak. Mereka melihat dari segi demand (permintaan), serta jarak lokasi dengan bahan baku yang dibutuhkan.
“Contoh proyek industri, faktor segi kedekatan lokasi dengan bahan baku menjadi pertimbangan. Sedangkan IKN yang dijanjikan menjadi smart city, investor akan melihat infrastruktur dasarnya seperti internet. “Yang jadi pertimbangan justru kondisi makro ekonomi dan stuasi politik jelang pemilu,” kata Bhima di Jakarta, Senin (24/10/2022).
Bhima menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengungkapkan semua proyek-proyek infrastruktur Proyek Startegi Nasional (PSN) memberikan imbal hasil yang sesuai. Dia mencontohkan kereta cepat Jakarta Bandung, meski itu business to business (B2B), yang orientasinya komersil, malah terjadi ada risiko kontingensi yang akhirnya negara bantu permodalan ke konsorsium BUMN.
“Jadi di situ sudah jelas juga proyek yang B2B sekalipun itu ujungnya tetap ada suntikan modal negara yang cukup besar,” tutur dia.
Selain itu, Bhima menambahkan, investor mempertimbangkan cost overrun, khususnya masalah pembebasan lahan. Pasalnya, 40 persen biaya infrastruktur itu pembebasan lahan.
Faktor suku bunga pinjaman menjadi salah satu aspek keputusan investasi yang lain. Karena investor tak hanya mengandalkan modal inti namun juga melakukan pinjaman salah satunya melalui obligasi. Jika bunganya semakin naik, beban proyek juga membesar.
Bhima menegaskan sebagian infrastruktur mendapatkan kritik karena kebutuhan barang impor tidak sedikit. “Dengan konten impor cukup besar tadi, apakah variabel kurs rupiah ini tidak membuat biaya pembangunan menjadi lebih mahal terutama untuk besi baja?,” ujarnya.
Ongkos logistik pengiriman materialnya menjadi sorotan investor karena kebanyakan bahan baku proyek IKN diperoleh dari daerah di luar Kalimantan.
“Itu juga jadi pertimbangan, pasirnya, material besi bajanya, mungkin nanti diambilnya dari Sulawesi atau Surabaya yang paling dekat. Itu kan ada ongkos2seperti itu yang harus dipertimbangkan,” kata Bhima.
Sebelumnya, untuk menarik minat para investor IKN, pemerintah bakal memberikan relaksasi atau insentif hingga kemudahan izin. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono Dia mengatakan pihaknya sedang menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah yang di dalamnya akan memuat relaksasi-relaksasi investasi tersebut.
