IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp22,24 triliun hingga 31 Maret 2025. Angka tersebut mencerminkan capaian 20,07 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp110,85 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, menjelaskan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp13,44 triliun atau setara 23,17 persen dari target. Disusul oleh penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp5,94 triliun (11,44 persen), serta pajak lainnya yang mencapai Rp2,85 triliun lonjakan drastis hingga 3.758,9 persen dari target.

“Lonjakan pada kategori pajak lainnya terutama disumbang oleh penerimaan dari pajak tidak langsung dan bunga penagihan PPh,” ungkap Eddi dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/5/2025).

Ia menambahkan bahwa bulan Maret mencatatkan pertumbuhan penerimaan bruto yang sangat signifikan, mencapai 207,17 persen secara tahunan (year-on-year). Pertumbuhan ini dipicu oleh peningkatan tajam di seluruh subsektor perdagangan, dengan kontribusi dominan dari perdagangan besar non-kendaraan bermotor yang menyumbang 73,4 persen dari total sektor tersebut.

Tiga sektor utama yang menopang penerimaan pajak DJP Jakarta Pusat di bulan Maret adalah perdagangan (Rp7,4 triliun), administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib (Rp4,44 triliun), serta jasa keuangan dan asuransi (Rp2,01 triliun).

Secara regional, total penerimaan pajak dari seluruh wilayah Jakarta mencapai Rp225,91 triliun, atau sekitar 14,75 persen dari target nasional. Dari jumlah ini, PPh nonmigas menyumbang Rp146,16 triliun, disusul PPN sebesar Rp54,92 triliun, PPh migas Rp10,13 triliun, dan pajak lainnya termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp24,83 triliun.

“Dengan angka tersebut, Kanwil DJP se-Jakarta menyumbang sekitar 69,56 persen dari total penerimaan pajak nasional,” kata Eddi. (alf)