IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dijalankan bersamaan ketika sistem pajak canggih diluncurkan.

Rencananya, sistem pajak canggih bernama Coretax system ini akan diluncurkan pada pertengahan tahun depan. Artinya, implementasi secara penuh NIK-NPWP mundur menjadi pertengahan tahun depan, dari sebelumnya 1 Januari 2024.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utama mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar program reformasi perpajakan ini bisa berjalan optimal pada pertengahan 2024.

“Rencana implementasinya dapat kami sampaikan fully NIK-NPWP saat coretax terimplementasikan. Kami terus lakukan koordinasi dengan para pihak yang interoperable dengan sistem info DJP diantaranya beberapa stakeholder pembayaran yaitu perbankan dan K/L,” ujar Suryo dalam Konferensi Pers APBN KITA, seperti dikutip dari Kontan.co.id, Senin (24/11/2023).

Suryo bilang, saat ini para stakeholder terus melakukan penyesuaian sistem informasi yang dimiliki sehingga pada waktu implementasi coretax dijalankan, maka sistem-sistem yang seharusnya berkaitan tidak lagi mengalami hambatan.

Menurutnya, pengujian dan habituasi bagi wajib pajak ini dilakukan sehubungan dengan berbagai layanan administrasi pajak dan sistem inti dari pihak lain yang akan terdampak dengan implementasi NIK menjadi NPWP. (bl)