IKPI, Jakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare menurunkan 66 petugas untuk melakukan verifikasi ulang atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sempat memicu polemik karena melonjak hingga 800 persen. Penagihan kenaikan tarif itu sebelumnya sudah ditunda oleh Wali Kota Parepare.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Parepare, Prasetyo, mengatakan tim verifikasi akan memeriksa kembali 9.015 objek pajak yang terdampak lonjakan tarif. Petugas dibagi ke dalam 22 kelurahan dengan target penyelesaian dalam waktu 2–3 hari.
“Kita menurunkan kekuatan penuh sebanyak 66 orang. Harapannya dalam 2 sampai 3 hari sudah ada hasil pengecekan,” ujar Prasetyo, Sabtu (23/8/2025).
Menurutnya, pemeriksaan ulang ini dilakukan untuk memastikan fungsi lahan sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pendataan, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif berdasarkan regulasi yang berlaku.
“Objek pajak yang lahannya dipakai untuk produksi pangan atau peternakan tentu akan berbeda perlakuannya. Nanti semua akan kita sesuaikan,” jelasnya.
Pemkot juga menegaskan akan mengembalikan kelebihan pembayaran dari warga yang sudah terlanjur membayar tarif kenaikan PBB.
“Kalau lahan terbukti tidak produktif, maka tarifnya akan dikembalikan sesuai aturan. Warga yang sudah bayar juga akan kita data, agar kelebihan setoran bisa dikembalikan,” tambah Prasetyo.
Sementara itu, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan pembatalan kenaikan PBB, melainkan penundaan penagihan sembari menunggu hasil pengkajian ulang.
“Sebenarnya bukan pembatalan, tapi kalau hasilnya memang tidak sesuai, maka akan dikembalikan seperti semula. Kita cari solusi terbaik untuk masyarakat Parepare,” kata Tasming, Jumat (22/8/2025).
Tasming menjelaskan, kenaikan PBB sejatinya tidak berlaku untuk seluruh wajib pajak di Parepare. Dari sekitar 30 ribu wajib pajak, hanya 17 persen yang mengalami kenaikan, 13 persen tetap stagnan, dan sisanya justru mengalami penurunan tarif.
“Yang mengalami kenaikan inilah yang kita kaji ulang. Penagihannya kita tahan dulu supaya lebih jelas persoalannya,” pungkasnya. (alf)
