IKPI, Jakarta: Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan untuk menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pekerja di sektor padat karya mulai tahun 2025. Kebijakan ini berlaku bagi pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta, sebagai upaya untuk mendongkrak daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang mengalami penurunan daya beli dalam beberapa waktu terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang akan diterapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional pada 2025. Dalam keterangannya, Airlangga menjelaskan bahwa insentif ini khusus ditujukan untuk pegawai dengan gaji antara Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta per bulan.

“Memperhatikan juga masyarakat kelas menengah, di sektor padat karya pemerintah memberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, yaitu yang gajinya sampai Rp 10 juta,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan pada Senin (16/12/2024).

Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan. Airlangga menyebutkan, perubahan dalam mekanisme jaminan ini akan memberikan perpanjangan masa klaim hingga 6 bulan dengan manfaat sebesar 60% dari gaji selama periode tersebut.

Bagi industri padat karya, pemerintah juga memberikan insentif dalam bentuk diskon 50% untuk jaminan kecelakaan kerja selama 6 bulan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban pengusaha di sektor-sektor seperti tekstil, furnitur, dan alas kaki, yang membutuhkan perlindungan sosial untuk para pekerjanya.

Di sisi lain, bagi dunia usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah juga memperpanjang kebijakan PPh final sebesar 0,5% hingga 2025. Kebijakan ini sebelumnya hanya berlaku hingga akhir tahun 2024.

Pemerintah juga akan memberikan fasilitas kredit investasi bagi pelaku industri padat karya, untuk mendukung revitalisasi permesinan di sektor tersebut. Dalam hal ini, pemerintah akan memberikan subsidi 5% bagi pelaku usaha yang melakukan investasi untuk memperbarui peralatan dan mesin produksinya. Kredit ini menjadi bagian dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri padat karya di Indonesia.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat, terutama di sektor-sektor yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. (alf)