IKPI, Jakarta: Panitia Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan telah rampung. Hingga menjelang hari pelaksanaan, kesiapan kegiatan telah mencapai 100 persen dan jumlah peserta yang akan berpartisipasi pada kegiatan tersebut jumlahnya telah melebihi 3.300 orang. Ini mencerminkan tingginya antusiasme anggota, wajib pajak, dan dunia usaha terhadap forum strategis tersebut.
Ribuan peserta akan mengikuti kegiatan secara luring dan daring. Peserta luring terdiri atas undangan terbatas dari anggota IKPI dan mitra strategis, sementara peserta daring berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk wajib pajak dan perwakilan asosiasi pengusaha yang ingin memperoleh gambaran langsung mengenai arah kebijakan fiskal nasional sejak awal tahun.
Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 akan digelar di Manhattan Hotel Jakarta, Selasa (20/1/2026) pukul 09.00 hingga 13.00 WIB. Forum ini dirancang sebagai ruang strategis untuk membaca arah kebijakan fiskal nasional sekaligus merespons tantangan penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi dan reformasi perpajakan yang terus berlangsung.
Kegiatan ini mengangkat tema “Optimalisasi Penerimaan Fiskal 2026: Perluasan Basis, Kepatuhan, Penegakan Hukum, dan Reformasi Ekosistem Perpajakan”. Tema tersebut merefleksikan fokus penguatan kemandirian fiskal nasional melalui strategi yang seimbang antara perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, penegakan hukum, dan penguatan ekosistem perpajakan.
Ketua Panitia Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026, AM Johan, menjelaskan bahwa kesiapan 100 persen menunjukkan komitmen IKPI dalam menghadirkan forum yang berkualitas dan relevan. Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar juga menjadi sinyal kuat bahwa dialog fiskal sejak awal tahun sangat dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.
Dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci yakni, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Sedangkan narasumber diskusi berasal dari unsur dunia usaha, akademisi, dan pemerintah, antara lain Ajib Hamdani dari KADIN, Dr. Vid Adrison dari LPEM UI, Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D., serta Ihsan Priyawibawa dari Direktorat Jenderal Pajak. Diskusi akan dimoderatori oleh Ketua Departemen PPFK IKPI, Pino Siddharta.
Johan menegaskan bahwa kehadiran narasumber lintas sektor menjadi kekuatan utama forum ini karena isu perpajakan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang. Dampaknya menyentuh kebijakan publik, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga diperlukan dialog yang seimbang dan komprehensif agar kebijakan yang lahir lebih aplikatif di lapangan.
“Dari sisi penyelenggaraan, kegiatan ini dilaksanakan secara hibrida. Kehadiran luring bersifat khusus undangan dengan kuota terbatas, sementara partisipasi daring dibuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis, sehingga memungkinkan ribuan peserta dari berbagai daerah mengikuti diskusi secara serentak tanpa hambatan geografis,” kata Johan, di sela gladi bersih di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Selain membahas kebijakan fiskal, forum ini juga menjadi ruang penguatan profesi konsultan pajak. IKPI menilai dialog sejak awal tahun penting untuk menjaga integritas, etika, dan tanggung jawab profesi dalam mendukung sistem perpajakan nasional di tengah tantangan penerimaan negara yang semakin kompleks. (bl)
