IKPI, Jakarta: Indonesia akan memasuki fase penting dalam reformasi sistem peradilan pajak. Mulai 1 Januari 2027, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung. Perubahan besar ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menegaskan bahwa pembinaan Pengadilan Pajak harus berada di bawah kekuasaan kehakiman agar tetap sejalan dengan prinsip independensi lembaga peradilan .
Dikutip dari data yang dikeluarkan Tim Transisi Sekretariat Pengadilan Pajak, Kementerian Keuangan pada, Jumat (28/11/2025), Pengalihan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya sejak berdirinya Pengadilan Pajak pada tahun 2002, struktur pembinaannya tidak lagi berada pada otoritas eksekutif. Dalam rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang sedang disiapkan, mekanisme alih kelola ini dijelaskan secara rinci, termasuk tahapan persiapan dan pelaksanaan yang terbagi menjadi dua fase besar.
Tahap persiapan berlangsung hingga 31 Desember 2026. Pada fase ini, pemerintah mengidentifikasi kebutuhan organisasi, memastikan sinkronisasi regulasi, serta menyiapkan perangkat dan sistem yang akan digunakan setelah Pengadilan Pajak resmi masuk ke lingkungan Mahkamah Agung. Proses ini juga melibatkan koordinasi lintas lembaga untuk menghindari gangguan pada layanan peradilan pajak selama masa transisi.
Memasuki tahap pelaksanaan pada awal 2027, sejumlah perubahan signifikan mulai diterapkan. Hakim Pengadilan Pajak dialihkan menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dengan hak dan kedudukan setara hakim di lingkungan peradilan TUN. Dalam paparan disebutkan bahwa jumlah hakim aktif saat ini adalah 68 orang, dengan mayoritas berada pada kelompok usia 50–59 tahun menandakan perlunya strategi regenerasi jangka panjang.
Sementara itu, pegawai non-hakim akan dipindahkan melalui mekanisme penugasan untuk jangka waktu maksimal lima tahun. Mereka akan menjalankan kewajiban manajemen SDM Kemenkeu, tetapi bekerja di bawah struktur Mahkamah Agung. Selama masa penugasan ini, pegawai tetap membawa hak-hak keuangan sesuai ketentuan Kementerian Keuangan, ditambah kemungkinan menerima uang makan dan lembur dari MA .
Aspek aset negara juga menjadi bagian penting dalam pengalihan. Seluruh BMN, baik yang berwujud maupun yang berupa aplikasi dan sistem TI, akan dialihkan melalui transfer antarkementerian. Beberapa aplikasi inti seperti e-Tax Court dan 17 aplikasi turunannya tetap akan digunakan oleh Pengadilan Pajak di bawah MA. Domain aplikasi pun akan berubah dari kemenkeu.go.id menjadi mahkamahagung.go.id, menandai masuknya sistem Peradilan Pajak dalam ekosistem digital MA.
Perubahan besar ini juga membawa harapan baru. Dengan berada di bawah Mahkamah Agung, independensi peradilan pajak diharapkan semakin kuat, sementara penyelesaian sengketa nonyuridis tetap akan ditangani di ranah administratif oleh Kementerian Keuangan. Koordinasi lintas lembaga tetap dipertahankan agar layanan penanganan sengketa tetap cepat, sederhana, dan mudah diakses.
Pengalihan ini bukan sekadar perpindahan administrasi, melainkan sebuah langkah reformasi struktural untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pajak. Dengan persiapan matang dan transisi yang terencana, 2027 akan menjadi titik penting bagi masa depan penyelenggaraan keadilan di bidang perpajakan Indonesia. (bl)
