IKPI, Jakarta: Ketimpangan ekonomi yang kian melebar mendorong munculnya tuntutan agar orang-orang terkaya di dunia membayar pajak lebih besar. Sebuah studi terbaru yang digagas Oxfam dan Greenpeace menunjukkan mayoritas publik di berbagai negara mendukung kebijakan tersebut, dengan Filipina tercatat sebagai negara dengan dukungan tertinggi.

Hasil survei lintas 13 negara mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, hingga Italia, menunjukkan bahwa sebagian besar responden sepakat pajak terhadap orang superkaya dapat memperkuat layanan publik, dari kesehatan, pendidikan, hingga upaya melawan perubahan iklim.

Di Eropa, Italia menjadi yang terdepan dengan 94% warganya mendukung pengenaan pajak kekayaan untuk memperbaiki layanan kesehatan. Dukungan serupa juga kuat di Spanyol (91%), Prancis (90%), Inggris (89%), dan Jerman (85%). Selain itu, mayoritas responden juga mendorong pemerintah menutup celah hukum agar para miliarder dan korporasi tidak lagi mengalihkan aset ke surga pajak. Meski dukungan tinggi, alasan penggunaan pajak untuk energi terbarukan atau peningkatan isolasi rumah masih menuai perdebatan.

Di Jerman, misalnya, sekitar 18% responden menolak gagasan tersebut, meskipun 75% lainnya setuju.

Laporan Eurobarometer turut memperkuat tren serupa. Delapan dari sepuluh warga Uni Eropa mendukung penerapan pajak minimum bagi perusahaan multinasional, sementara hampir dua pertiga mendukung pajak tambahan bagi individu terkaya.

Oxfam menegaskan, saat ini 3.000 miliarder dunia telah mengakumulasi kekayaan sekitar USD 6,5 triliun dalam satu dekade terakhir. Karena itu, usulan G20 untuk mengenakan pajak minimum tahunan sebesar 2% bagi individu dengan kekayaan di atas USD 1 miliar mendapat momentum baru.

Spanyol dan Brasil bahkan sudah membentuk koalisi global untuk mendorong penerapan pajak progresif bagi miliarder dunia. PBB menyebut langkah tersebut sebagai “kenyataan pahit” bahwa 1% populasi terkaya kini menguasai lebih dari 95% kekayaan global. (alf)