IKPI, Jakarta: Di tengah langkah Indonesia yang memperketat pajak atas perdagangan aset kripto, sejumlah negara justru membuka lebar pintu bagi investor dan pelaku usaha digital dengan insentif pajak yang menggoda.
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 menetapkan bahwa mulai tahun pajak 2026, tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas aset kripto akan naik, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksinya dibebaskan. Kebijakan ini mulai berlaku per 25 Juli 2025, sebagai bentuk pengawasan terhadap sektor yang kian berkembang cepat seiring meningkatnya adopsi aset digital di tanah air.
Namun, tidak semua negara memilih jalur yang sama. Beberapa justru mengambil langkah sebaliknya—menawarkan kebijakan bebas pajak yang menjadikan mereka magnet bagi trader, investor, hingga pelaku usaha kripto global.
Berikut lima negara yang digadang sebagai “surga pajak kripto” dunia di tahun 2025:
1. Kepulauan Cayman
Terkenal sebagai surga pajak, Kepulauan Cayman tetap jadi destinasi utama bagi pelaku kripto karena tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, capital gain, maupun korporasi termasuk untuk aset digital.
Sejak April 2025, negara ini memperjelas regulasi lewat Virtual Asset (Service Providers) Act, yang memberi kepastian hukum bagi bursa dan pelaku usaha aset virtual.
2. Uni Emirat Arab (UEA)
UEA, khususnya wilayah Dubai dan Abu Dhabi, tidak mengenakan pajak atas aktivitas jual beli, staking, mining, atau transaksi aset kripto lainnya.
Regulasi dikawal ketat oleh Dubai’s Virtual Asset Regulatory Authority dan Abu Dhabi Global Market, menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Dengan fasilitas visa yang menarik dan infrastruktur digital canggih, UEA menjadi pusat ekspansi startup kripto global.
3. El Salvador
Sebagai negara pertama yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi sejak 2021, El Salvador terus mempromosikan zona bebas pajak kripto.
Proyek ambisius seperti Bitcoin City menawarkan kawasan bebas pajak penghasilan, properti, dan capital gain, menjadikannya model negara kripto progresif yang menarik perhatian internasional.
4. Jerman
Jerman mungkin tidak bebas pajak sepenuhnya, namun menawarkan keuntungan signifikan bagi investor jangka panjang.
Aset kripto yang dimiliki lebih dari 12 bulan bebas dari pajak saat dijual atau digunakan. Selain itu, keuntungan jangka pendek di bawah €1.000 per tahun juga tidak dikenai pajak, menjadikan Jerman menarik bagi investor individu di Eropa.
5. Portugal
Meskipun telah menerapkan pajak atas keuntungan jangka pendek, Portugal tetap mempertahankan bebas pajak capital gain untuk aset kripto yang disimpan lebih dari satu tahun.
Mereka yang tergabung dalam skema Non-Habitual Resident (NHR) sebelum 31 Maret 2025 juga mendapat pembebasan pajak atas sebagian besar penghasilan luar negeri. Negara ini terus menjadi pilihan strategis bagi ekspatriat kripto dan pensiunan digital nomad.(alf)
