IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan bahwa segala bentuk kerja sama antara IKPI dengan pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat. Dalam hal ini, kerja sama tersebut harus dilakukan langsung oleh Ketua Umum IKPI atau pengurus pusat yang secara resmi diberi wewenang apabila Ketua Umum berhalangan.

Pernyataan ini disampaikan Vaudy sebagai bentuk penegasan terhadap pentingnya tertib administrasi dalam tubuh organisasi, sekaligus untuk memastikan implementasi kerja sama yang dilakukan dapat terpantau dengan baik.

“Segala bentuk kerja sama harus dilakukan oleh Pengurus Pusat. Bila ada pengurus daerah (pengda) atau pengurus cabang (pengcab) yang ingin melakukan penandatanganan kerja sama dengan pihak lain, maka wajib mendapatkan surat kuasa dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum terlebih dahulu,” ujar Vaudy di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

Ketentuan tersebut, lanjutnya, telah diatur secara jelas dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IKPI dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan kerja sama di seluruh tingkatan organisasi.

Dengan adanya aturan ini, IKPI berharap semua bentuk perjanjian atau nota kesepahaman yang dilakukan bisa tercatat secara rapi dan legal secara administratif.

Selain itu, sistem ini juga dinilai penting agar proses implementasi kerja sama dapat dimonitor secara menyeluruh oleh Pengurus Pusat.

“Tujuannya bukan untuk membatasi, tapi untuk memastikan semua proses berjalan sesuai aturan dan bisa dipertanggungjawabkan secara organisasi,” kata Vaudy. (bl)