Integritas sebagai Infrastruktur Negara

Dalam diskursus publik, integritas sering dipahami sebagai kualitas moral individu sesuatu yang melekat pada karakter pribadi. Namun dalam perspektif statecraft modern, integritas adalah infrastruktur institusional. Ia menentukan bagaimana negara membangun legitimasi, mengelola konflik kepentingan, dan menjaga kepercayaan publik.

Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa integritas tidak dapat diserahkan pada moral personal semata. OTT bukan hanya cerita tentang individu yang gagal menjaga etika, tetapi sinyal bahwa desain sistem profesional belum sepenuhnya mampu menjadikan integritas sebagai norma kolektif.

Bagi profesi konsultan pajak, refleksi ini menjadi sangat penting. Mereka berada di persimpangan antara negara dan masyarakat, menjembatani kewajiban fiskal dengan realitas ekonomi. Dalam posisi tersebut, integritas bukan sekadar nilai etis, tetapi bagian dari arsitektur governance.

Etika Profesi dalam Negara Administratif Modern

Negara administratif modern bergantung pada jaringan aktor profesional yang membantu menerjemahkan kebijakan publik. Konsultan pajak adalah bagian dari “extended administrative state” — ekosistem profesional yang memperluas kapasitas negara tanpa selalu berada dalam struktur birokrasi formal.

Peran ini membawa konsekuensi etis yang kompleks. Di satu sisi, konsultan bertugas melindungi kepentingan klien; di sisi lain, mereka juga berperan menjaga legitimasi sistem perpajakan. Dilema ini menciptakan ruang ketegangan antara advocacy dan integrity.

Dalam konteks hukum administrasi negara, diskresi menjadi elemen penting. Namun diskresi yang tidak didukung standar etika yang kuat berpotensi menciptakan ketidakpastian dan risiko reputasi bagi profesi.

OTT sebagai Ujian Legitimasi Sistem

Pendekatan legal ethics statecraft membaca OTT bukan hanya sebagai penegakan hukum, tetapi sebagai ujian legitimasi institusional. Ketika kasus serupa berulang, publik mulai mempertanyakan apakah sistem dirancang untuk melindungi integritas atau sekadar bereaksi setelah pelanggaran terjadi.

Tom R. Tyler melalui teori procedural justice menunjukkan bahwa kepatuhan hukum lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi keadilan prosedural dibanding ancaman hukuman. Artinya, sistem yang transparan dan konsisten lebih efektif daripada sistem yang hanya mengandalkan sanksi.

Erich Kirchler melalui Slippery Slope Frameworkmenambahkan bahwa keseimbangan antara power dan trust menentukan keberlanjutan kepatuhan pajak. OTT menunjukkan kekuatan negara, tetapi trust hanya dapat dibangun melalui integritas sistem profesional.

Mengapa Integritas Bisa Terasa Berisiko

Pendekatan behavioral ethics menunjukkan bahwa individu sering menghadapi tekanan normatif dari lingkungan profesional. Ketika norma informal lebih dominan daripada standar etika formal, individu yang mempertahankan integritas dapat merasa berada pada posisi rentan.

Integritas menjadi risiko bukan karena nilai tersebut salah, tetapi karena sistem belum sepenuhnya melindungi perilaku etis. Dalam lingkungan yang kompetitif, keputusan etis dapat dianggap mengurangi keuntungan atau peluang.

Di sinilah peran statecraft muncul: negara harus merancang sistem yang membuat integritas bukan pengorbanan, tetapi strategi rasional.

Profesi Konsultan Pajak sebagai Infrastructure of Trust

Dalam perspektif strategi negara, profesi konsultan pajak dapat dipandang sebagai bagian dari infrastructure of governance trust. Mereka membentuk pengalaman langsung wajib pajak terhadap sistem, memengaruhi persepsi keadilan, dan menjadi mediator legitimasi.

Transformasi profesi menuju guardian of legitimacy membutuhkan perubahan paradigma:

• etika sebagai kompetensi inti, bukan tambahan;

• standar profesional yang menyeimbangkan advocacy dan responsibility;

• mekanisme kolektif yang melindungi integritas individu dari tekanan sistemik.

Dengan demikian, rebranding profesi bukan sekadar strategi komunikasi, tetapi bagian dari reformasi governance.

Etika Profesi dalam Strategi Negara

Dalam konteks global, reputasi integritas menjadi faktor daya saing nasional. Negara dengan sistem pajak yang dipercaya memiliki biaya kepatuhan lebih rendah dan stabilitas fiskal lebih tinggi.

Legal ethics statecraft memandang etika profesi sebagai elemen strategis negara — sama pentingnya dengan regulasi atau teknologi. Integritas profesional memperkuat legitimasi hukum, dan legitimasi hukum memperkuat kapasitas negara.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadikan reformasi profesi sebagai bagian dari strategi pembangunan institusi jangka panjang.

Penutup: Dari Heroisme Individu ke Desain Sistem

Sejarah menunjukkan bahwa integritas yang bergantung pada heroisme individu tidak pernah bertahan lama. Integritas yang berkelanjutan lahir dari desain sistem yang tepat.

OTT mungkin menjadi momen koreksi, tetapi masa depan ditentukan oleh bagaimana negara dan profesi meresponsnya: apakah dengan memperketat pengawasan semata, atau dengan merancang ulang arsitektur etika profesional.

Ketika integritas tidak lagi menjadi risiko profesi, tetapi menjadi identitas kolektif, di situlah negara menemukan fondasi kepercayaan yang sesungguhnya.

Penulis adalah Ketua Departemen Humas IKPI, Dosen, dan Praktisi Perpajakan

 Jemmi Sutiono

Email  :   jemmi.sutiono@gmail.com

Disclaimer  :  Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis