IKPI, Jakarta: Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan komitmennya dalam membangun daerah yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kebijakan fiskal daerah.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema “Climate Finance and Budgeting di Indonesia: Peluang dan Tantangan” yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (23/10/2025) di Denpasar.
Sedana Merta hadir bersama perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karangasem. Kehadiran ketiganya mencerminkan keseriusan daerah dalam memperkuat sinergi lintas sektor menuju tata kelola keuangan daerah yang berwawasan lingkungan.
“Isu perubahan iklim tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan yang adaptif terhadap tantangan global,” ujar Sedana Merta.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Karangasem telah berupaya mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam berbagai aspek kebijakan daerah, mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga pelaksanaan program berbasis lingkungan hidup. “Melalui forum seperti ini, kami mendapatkan banyak perspektif bagaimana pembiayaan iklim dapat diimplementasikan secara konkret di Karangasem,” tambahnya.
FGD yang diinisiasi oleh BPK Bali tersebut dihadiri seluruh Sekretaris Daerah se-Provinsi Bali dan dibuka oleh Ikhsan Aprian, S.T., CertDA, CIISA, CSFA, mewakili Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Nyoman Sugirah Satria Perwira.
Dalam sambutannya, Ikhsan Aprian menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan dan penganggaran iklim menjadi bagian penting dari sistem pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam memperkuat kebijakan fiskal berbasis iklim yang berkeadilan.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Dr. Ahmad Adib Susilo (Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat), Dr. Ida Bagus Made Sutresna (Bappeda Provinsi Bali), serta Dr. Ir. I Made Rentin (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali).
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem menegaskan komitmennya untuk memperkuat integrasi kebijakan fiskal yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menuju pembangunan hijau di Bali, sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim secara nasional. (alf)
