IKPI, Jakarta: Kinerja penerimaan pajak di wilayah Jakarta Selatan menunjukkan geliat positif. Hingga 31 Maret 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II (Kanwil DJP Jaksel II) berhasil menghimpun penerimaan pajak neto sebesar Rp15,04 triliun. Angka ini menjadi bukti kuat bahwa sektor perpajakan mulai bangkit setelah dua bulan sebelumnya mengalami kontraksi.
Kontribusi terbesar berasal dari sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yang menyumbang Rp5,76 triliun. Disusul oleh sektor Industri Pengolahan (Rp2,13 triliun), Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan (Rp1,35 triliun), Aktivitas Profesional dan Teknis (Rp1,29 triliun), serta sektor Keuangan dan Asuransi (Rp1,04 triliun).
Keberhasilan ini tak lepas dari strategi optimalisasi pengawasan dan pemanfaatan data sektoral untuk menjaring potensi penerimaan yang sebelumnya belum tergarap maksimal.
Dalam konferensi pers ALCo Regional DKI Jakarta pada 2 Mei 2025, dilaporkan bahwa total penerimaan pajak mencapai Rp225,91 triliun atau 14,75% dari target nasional. Kontribusi terbesar datang dari PPh Non-Migas sebesar Rp146,16 triliun, disusul PPN (Rp54,92 triliun), PPh Migas (Rp10,13 triliun), serta PBB dan pajak lainnya sebesar Rp24,83 triliun.
Kepala Kanwil DJP Jaksel II menegaskan bahwa rebound ini merupakan hasil dari pemetaan sektor dominan dan penguatan kepatuhan pajak wajib pajak. Langkah-langkah ini menjadi kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJPb DKI Jakarta, Mei Ling, melaporkan bahwa realisasi pendapatan APBN regional mencapai Rp326,79 triliun (18,21% dari target), sementara belanja APBN mencapai Rp343,60 triliun (18,60%). Kinerja fiskal ini dinilai cukup solid, mengingat adanya surplus APBD yang turut memperkuat daya dorong ekonomi daerah.
Sinergi antara APBN dan APBD menjadi sorotan utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi fiskal guna mempercepat pemerataan kesejahteraan serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. (alf)
