IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) akan menggelar Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI Tahun 2026 di Jakarta pada Selasa, (20/1/2026). Kegiatan yang berlangsung di Manhattan Hotel Jakarta, pukul 09.00 hingga 13.00 WIB ini dirancang sebagai forum strategis untuk membaca arah kebijakan fiskal nasional sejak awal tahun, sekaligus merespons tantangan penerimaan negara ke depan.
Ketua Panitia Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026, AM Johan, menjelaskan bahwa forum ini merupakan gagasan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld sebagai ruang refleksi dan proyeksi kebijakan perpajakan tahunan. Ke depan, Outlook Perpajakan diharapkan menjadi agenda rutin IKPI yang secara konsisten digelar di awal tahun sebagai penanda arah kebijakan fiskal nasional.
Menurut Johan, Outlook Perpajakan menjadi titik awal untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan terhadap arah fiskal nasional dan strategi optimalisasi penerimaan negara di tahun berjalan. Diskusi sejak awal tahun dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama, terutama di tengah komitmen pemerintah menjaga tarif pajak sekaligus iklim investasi.
Urgensi forum ini semakin menguat karena tahun 2026 dipandang sebagai periode krusial dalam navigasi fiskal nasional. Target tax ratio yang menantang serta kebutuhan pendanaan pembangunan yang besar menuntut adanya kebijakan perpajakan yang jelas, realistis, dan berbasis data. Melalui forum ini, IKPI ingin menghadirkan gambaran fiskal 2026 yang utuh bagi para pelaku di lapangan.
Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 mengangkat tema “Optimalisasi Penerimaan Fiskal 2026: Perluasan Basis, Kepatuhan, Penegakan Hukum, dan Reformasi Ekosistem Perpajakan”. Tema ini merefleksikan upaya mendorong kemandirian fiskal nasional tanpa mengabaikan stabilitas ekonomi dan iklim usaha.
Sejumlah tokoh lintas sektor dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci dan narasumber. Keynote speech akan disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Sementara itu, narasumber diskusi berasal dari unsur dunia usaha, akademisi, dan pemerintah, antara lain Ajib Hamdani dari KADIN, Dr. Vid Adrison dari LPEM UI, Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D., serta Ihsan Priyawibawa dari Direktorat Jenderal Pajak. Diskusi akan dimoderatori oleh Ketua Departemen PPFK IKPI, Pino Siddharta.
Johan menegaskan bahwa kehadiran narasumber lintas sektor menjadi kekuatan utama forum ini. Isu perpajakan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang, karena dampaknya menyentuh kebijakan publik, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan mempertemukan berbagai perspektif, diskusi diharapkan menjadi lebih seimbang, komprehensif, dan aplikatif.
Dari sisi penyelenggaraan, kegiatan ini akan dilaksanakan secara hibrida. Kehadiran luring bersifat khusus undangan, sementara partisipasi daring dibuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis. Antusiasme pelaku usaha juga tercermin dari dukungan dan sponsorship yang mayoritas berasal dari pihak eksternal non-IKPI, menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap peran IKPI sebagai jembatan dialog perpajakan nasional.
Lebih jauh, Johan menyoroti bahwa forum ini juga memiliki dimensi penguatan profesi. Di tengah maraknya pemberitaan negatif terkait oknum konsultan pajak, Outlook Perpajakan IKPI 2026 diharapkan menjadi ruang refleksi untuk menegaskan kembali nilai etika, integritas, dan tanggung jawab profesi dalam mendukung sistem perpajakan nasional.
Melalui partisipasi peserta, baik yang hadir secara langsung maupun daring, IKPI berharap forum ini mampu membangun kembali kepercayaan diri profesi konsultan pajak. Peserta diharapkan memperoleh perspektif yang lebih jernih mengenai arah kebijakan perpajakan 2026 serta semangat positif untuk berkontribusi secara profesional, menjaga kepercayaan publik, dan memperkuat citra konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha. (bl)
