Analisis Konstitusional Pasal 8 PMK Nomor 44 Tahun 2026 tentang Kuasa Pajak dalam Perspektif Undang-Undang KUP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, Hukum Perdata, dan Praktik
Apakah Dividen, Deposito, Trading Saham, Rumah Pribadi, Warisan, Hibah, dan Penghasilan Final Lain Harus Dihitung sebagai Omzet UMKM? Analisis Hukum atas Threshold Peredaran Bruto Rp4,8
Pendahuluan Di tengah upaya pemerintah memperkuat penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, terdapat satu prinsip fundamental yang tidak boleh diabaikan, yaitu bahwa pemungutan pajak harus
Belakangan ini dunia perpajakan Indonesia dihadapkan pada fenomena baru yang memunculkan perdebatan serius di kalangan praktisi, akademisi, pelaku usaha, dan pemerhati hukum pajak. Melalui Peraturan
IKPI, Lampung: Mahasiswa dan dosen Politeknik Negeri Lampung (Polinela) berpeluang memperoleh akses lebih luas terhadap pendidikan perpajakan melalui Program Brevet Pajak. Peluang tersebut mengemuka dalam
IKPI, Lampung: IKPI Cabang Lampung terus memperluas kolaborasi dengan kalangan akademik untuk menyukseskan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) ke-61. Salah
Pemerintah Ubah Paradigma Pajak UMKM Menjadi Berbasis Substansi dan Anti-Penghindaran Pajak Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai perubahan atas PP
Menelaah UU PPh, PP 55 Tahun 2022, dan PMK 164 Tahun 2023 Secara Sistematis Perdebatan mengenai batas omzet UMKM Rp 4,8 miliar kembali menjadi perhatian
Fokus Tidak Lagi Sekadar Memenjarakan Pelaku, tetapi Menyelamatkan Penerimaan Negara Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara
Dunia perpajakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius terkait standardisasi profesi. Di satu sisi, negara mewajibkan Konsultan Pajak resmi untuk mematuhi regulasi ketat di bawah
