Tag: IKPI

IKPI Runner Community Lari Bersama Warga Jakarta di CFD April Run 5K

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: IKPI Runner Community (IKPI RC) kembali menggelar kegiatan olahraga bertajuk CFD Jakarta April Run 5K yang berlangsung pada Minggu, (12/4/2026) di kawasan Senayan, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan, di mana komunitas ini berlari bersama warga Jakarta dalam suasana Car Free Day yang penuh semangat.

Koordinator IKPI RC, Taslim Syaputra, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak sekadar olahraga, tetapi juga sarana membangun kebersamaan di ruang publik. “Kami hadir bersama warga Jakarta, bukan hanya untuk berlari, tetapi juga untuk mempererat silaturahmi dan menikmati suasana pagi yang sehat dan penuh kebersamaan,” ujarnya.

(Foto: DOK. IKPI RC)

Kegiatan dimulai sejak pukul 06.00 WIB dengan titik kumpul di Gudda Coffee, parkiran Wisma Serbaguna Senayan. Para peserta mengikuti lari santai sejauh 5 kilometer di area Car Free Day, yang kemudian dilanjutkan dengan coffee morning dan halal bihalal sehat.

Taslim menambahkan, konsep yang diusung IKPI RC memadukan olahraga dengan interaksi sosial yang hangat dan inklusif. “Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun kebiasaan hidup sehat sekaligus memperkuat koneksi antaranggota dan masyarakat,” katanya.

(Foto: DOK. IKPI RC)

Ia juga menilai Car Free Day sebagai ruang publik yang efektif untuk mempertemukan berbagai kalangan. Dalam suasana santai, peserta dapat saling mengenal dan berbagi energi positif.

Selain menjadi sarana olahraga, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang jejaring informal antaranggota dan peserta. Interaksi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat solidaritas sekaligus membuka peluang kolaborasi ke depan.

Ke depan, IKPI Runner Community berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan serupa secara berkelanjutan. Taslim berharap, kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari.

Dengan semangat “Let’s run, connect, and stay healthy”, IRC optimistis kegiatan ini mampu memberikan dampak positif, baik dari sisi kesehatan maupun kebersamaan sosial. (bl)

Daftar Peserta (Anggota IKPI Runner Community / IKPI RC):

  1. Novalina Magdalina
  2. Rizky Darma
  3. Taslim Syaputra
  4. M. Fadhil
  5. Novia Artini
  6. Ujang Kusnaedi
  7. M. Iqbal Febriyanto
  8. Dewi Sowati
  9. H. Jalidin Koderi
  10. Reni
  11. Sihol

Ucapkan Selamat, Zeti Arina Minta IKPI Pengcab Kediri Jadi Teladan dan Motor Edukasi Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Kediri: Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Jawa Timur, Zeti Arina, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Pengurus Cabang (Pengcab) IKPI Kota Kediri yang baru saja resmi dilantik.

Zeti menegaskan bahwa pelantikan ini menjadi momentum penting bagi Pengcab Kediri untuk mulai menjalankan peran strategis dalam memperkuat profesi konsultan pajak di daerah, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Atas nama Pengurus Daerah IKPI Jawa Timur, kami mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran Pengcab Kediri. Amanah ini merupakan bentuk kepercayaan dari anggota dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Menurut Zeti, IKPI merupakan rumah besar bagi para konsultan pajak. Karena itu, Pengcab sebagai ujung tombak organisasi di daerah dituntut mampu hadir langsung di tengah anggota serta masyarakat.

Ia secara khusus meminta agar Pengcab Kediri mampu menjadi teladan dalam penerapan kode etik profesi dan standar profesionalisme konsultan pajak.

“Pengcab Kediri harus menjadi contoh dalam menjunjung tinggi kode etik dan standar profesi konsultan pajak,” tegasnya.

Selain itu, Zeti juga menekankan pentingnya peran edukasi yang harus dijalankan secara aktif oleh pengurus cabang, terutama dalam menghadapi dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang.

Menurutnya, perubahan kebijakan seperti implementasi sistem Coretax dan regulasi terbaru lainnya menuntut kesiapan anggota agar tetap adaptif dan profesional dalam memberikan layanan kepada wajib pajak.

“Pengcab Kediri harus menjadi motor edukasi bagi anggota, agar selalu siap menghadapi perkembangan regulasi perpajakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mendorong agar Pengcab Kediri memperkuat sinergi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kediri dan sekitarnya guna mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Zeti juga memastikan bahwa Pengurus Daerah IKPI Jawa Timur siap memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program kerja yang akan dijalankan oleh Pengcab Kediri.

“Pengda Jawa Timur akan selalu siap bersinergi. Dengan semangat gotong royong dan kepemimpinan yang baru, saya yakin IKPI Kediri akan semakin solid, profesional, dan memberikan manfaat nyata,” pungkasnya. (bl)

Di Pelantikan Pengcab Kediri, Lilisen Beberkan Strategi Agar Cabang Baru Tak Hanya Tumbuh Tapi Berkualitas

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Kediri: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Lilisen, menegaskan bahwa ekspansi cabang IKPI, termasuk pelantikan Pengurus Cabang (Pengcab) Kota Kediri, tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga kualitas organisasi.

Menurut Lilisen, pertumbuhan cabang yang pesat harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang kuat agar setiap Pengcab mampu berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

“Strategi kami jelas, setiap cabang harus memiliki standar yang sama. Mulai dari standarisasi tata kelola melalui pedoman operasional, hingga program pembinaan dan monitoring secara berkala,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Ia menambahkan, pada tahap awal pembentukan cabang, Pengurus Pusat (PP) juga memberikan dukungan baik secara moril maupun materil untuk memastikan cabang baru dapat berdiri dengan kokoh sebelum mandiri.

“Dengan pendekatan ini, kami ingin memastikan cabang IKPI tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga kuat secara kualitas,” tegas Lilisen.

Dalam mendukung fase awal Pengcab Kediri, Lilisen menjelaskan bahwa PP bersama Pengurus Daerah akan melakukan pendampingan intensif, termasuk memberikan arahan kepada pengurus baru agar mampu membangun soliditas internal dan menjalankan program kerja secara optimal.

Selain itu, pengurus juga didorong untuk aktif menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan di daerah, termasuk otoritas pajak dan komunitas lokal.

“Dukungan program awal seperti seminar, edukasi, dan kegiatan komunitas juga kami siapkan agar cabang dapat segera tumbuh, mandiri, dan berdaya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lilisen menilai pembentukan Pengcab Kediri merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan IKPI sekaligus memperkuat peran organisasi di tingkat daerah.

“Sebagai ujung tombak di daerah, peran cabang tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi kesadaran pajak di tingkat akar rumput,” katanya.

Ia mengungkapkan, Pengcab Kediri akan turut berpartisipasi dalam program nasional IKPI, salah satunya sosialisasi pengisian SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan berbasis Coretax secara gratis kepada masyarakat.

Untuk memastikan kualitas layanan, IKPI juga menyiapkan peningkatan kapasitas melalui program Training of Trainers (ToT) yang difasilitasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak.

“Melalui ToT ini, kami memastikan setiap pengurus cabang memiliki kapasitas yang memadai sehingga dapat menjadi pusat edukasi yang kredibel di daerahnya,” ujarnya.

Terkait pembentukan cabang baru, Lilisen menegaskan bahwa IKPI menerapkan pendekatan yang terukur dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah dan potensi anggota, kesiapan pengurus, kebutuhan wilayah, serta dukungan dari pengurus daerah dan pusat.

“Dengan demikian, pembentukan cabang baru dilakukan secara berkelanjutan dan tidak asal berkembang,” jelasnya.

Ke depan, Lilisen menekankan bahwa penguatan organisasi tidak hanya bertumpu pada ekspansi, tetapi juga pada kolaborasi, adaptasi terhadap perubahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Dengan semangat kebersamaan, kami optimistis IKPI dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi profesi dan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Lilisen menyampaikan pantun penuh makna untuk Pengcab Kediri:

Bunga melati putih berseri,
Harum semerbak di dalam taman.
Selamat bertugas Pengcab Kediri,
Wujudkan pajak yang aman dan nyaman. (bl)

OPINI: Menjaga Marwah Fiskal, Mengapa Menahan Restitusi Adalah Langkah Gegabah?

Posted on by Admin IKPI

Di tengah upaya pemerintah mengejar ambisi kenaikan tax ratio dan tekanan defisit anggaran 2026, sebuah wacana kontroversial menyeruak ke ruang publik. Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, melontarkan kemungkinan ekstrem: penghentian sementara atau pengetatan restitusi pajak. Argumennya menggoda secara angka karena dianggap mampu mengamankan ruang penerimaan hingga ratusan triliun rupiah guna menjaga defisit tetap di bawah ambang 3 persen PDB.

Namun, bagi kita yang bergelut di lapangan sebagai praktisi perpajakan, gagasan ini bukan sekadar resep fiskal yang pahit, melainkan sebuah sinyal bahaya bagi kesehatan ekonomi nasional.

Antara Ilusi Angka dan Realitas Struktural

Tekanan fiskal memang nyata. Data APBN 2025 menunjukkan realisasi pajak hanya mencapai Rp1.917,6 triliun, atau sekitar 87,6 persen dari target. Pada saat yang sama, angka restitusi melonjak 35,9 persen menjadi Rp361 triliun. Namun, menyimpulkan bahwa beban fiskal ini terjadi hanya karena “uang negara terlalu banyak dikembalikan” adalah penyederhanaan yang keliru.

Garis hukum harus ditarik dengan tegas: restitusi bukan hadiah atau subsidi dari negara, melainkan hak konstitusional wajib pajak atas uang yang lebih dibayarkan. Secara legal, otoritas pajak memiliki waktu hingga 12 bulan untuk melakukan pemeriksaan restitusi biasa, bahkan lebih cepat untuk kategori pendahuluan. Melanggar tenggat ini secara sistematis demi “mempercantik” neraca kas negara jangka pendek adalah bentuk pengabaian terhadap kepastian hukum.

Taruhan Likuiditas Sektor Riil

Secara humanistik dan ekonomi, kebijakan menahan restitusi akan memukul urat nadi paling vital bagi dunia usaha: arus kas (cash flow). Ketidakpastian dalam proses pengembalian pajak bukan hanya sekadar hambatan administrasi, tetapi beban finansial yang menahan laju pertumbuhan investasi.

Alih-alih menaikkan tax ratio, kebijakan yang represif terhadap restitusi justru berisiko memperkecil “kue ekonomi” di masa depan. Bagaimana mungkin kita mengharapkan kepatuhan sukarela jika negara sendiri tidak disiplin dalam memenuhi kewajiban pengembalian hak rakyat?.

Apalagi, target penerimaan perpajakan 2026 yang dipatok sebesar Rp2.692 triliun (dengan rasio 10,47 persen terhadap PDB) disusun di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi yang moderat sebesar 5,40 persen. Di tengah volatilitas global dan tertahannya investasi swasta, kebijakan fiskal seharusnya hadir sebagai penumbuh kepercayaan, bukan penambah ketidakpastian.

Paradigma Pengawasan Berbasis Risiko

Data awal 2026 sebenarnya memberikan secercah harapan tanpa perlu menempuh jalan pintas yang berisiko. Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tumbuh 10,5 persen, dengan penerimaan pajak naik 20,7 persen. Tren positif ini membuktikan bahwa perbaikan administrasi dan penguatan basis pajak jauh lebih efektif daripada menahan hak wajib pajak.

Negara perlu menggeser paradigmanya. Alih-alih menaruh curiga berlebihan pada setiap permohonan lebih bayar, otoritas pajak harus memperkuat pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) dan integrasi data. Reformasi teknologi seperti Coretax tidak akan menjadi obat ajaib jika tidak dibarengi dengan simplifikasi aturan dan transparansi hukum.

Penutup

Tax ratio yang sehat tidak mungkin lahir dari kebijakan yang gegabah atau dengan “menyekap” uang milik wajib pajak lebih lama di kas negara. Rasio pajak yang kuat adalah buah dari ekosistem ekonomi yang adil, aparatur yang kredibel, dan kepatuhan yang tumbuh dari rasa percaya.

Negara wajib keras terhadap pelaku fraud dan penyimpangan pajak, namun negara tidak boleh menormalisasi perampasan likuiditas dunia usaha melalui penundaan restitusi. Itulah batas tipis yang membedakan antara otoritas yang berwibawa dan kebijakan yang putus asa.

Penulis adalah Ketua Departemen Humas IKPI, Dosen, dan Praktisi Perpajakan

Jemmi Sutiono

Email: jemmi.sutiono@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis. 

Apindo Dorong Perluasan Basis Pajak Lewat Formalisasi Usaha

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintah untuk memperluas basis pajak melalui upaya formalisasi usaha, terutama dengan menarik pelaku ekonomi informal masuk ke dalam sistem ekonomi resmi.

Ketua Umum Shinta Kamdani mengatakan, perluasan basis pajak menjadi langkah penting untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan tanpa menambah beban bagi wajib pajak yang sudah patuh.

Menurut dia, saat ini masih banyak aktivitas ekonomi yang belum tercatat secara resmi atau berada di sektor informal. Kondisi tersebut membuat potensi penerimaan negara dari pajak belum dapat dimaksimalkan.

“Perluasan basis pajak harus menjadi prioritas, jadi bukan intensifikasi tapi ekstensifikasi, khususnya dengan menarik pelaku usaha informal ke sektor formal,” ujar Shinta dalam acara yang digelar Pusdiklat Pajak, dikutip Sabtu (11/4).

Ia menjelaskan, besarnya aktivitas ekonomi bayangan atau underground economy di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak. Aktivitas tersebut mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang tidak tercatat secara resmi, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun usaha informal.

Selain itu, aktivitas ilegal seperti peredaran rokok ilegal, produk impor ilegal, hingga praktik judi daring juga dinilai turut menggerus potensi penerimaan negara karena tidak masuk dalam sistem perpajakan.

Shinta menilai, formalisasi usaha dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti peningkatan kemudahan berusaha, pemanfaatan teknologi digital untuk mendeteksi transaksi yang belum tercatat, serta penegakan hukum yang adil.

Di sisi lain, edukasi kepada pelaku usaha serta pemberian insentif juga dinilai penting untuk mendorong kepatuhan pajak dan menarik lebih banyak pelaku usaha informal masuk ke sektor formal. (ds)

Denda Kehutanan hingga Pajak Sumbang Rp 11,42 Triliun ke Kas Negara

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan telah menyetorkan dana sebesar Rp 11,42 triliun ke kas negara.

Dana tersebut berasal dari berbagai sumber penerimaan negara, mulai dari denda administrasi di sektor kehutanan hingga penerimaan pajak.

Penyerahan dana itu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara yang digelar di Kejaksaan Agung pada Jumat (10/4).

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan bahwa penyerahan dana tersebut merupakan bagian dari komitmen transparansi Satgas PKH kepada publik terkait upaya penyelamatan keuangan negara.

“Pada hari ini sebagai wujud transparansi kinerja kepada publik, kami akan menyerahkan uang total sebesar Rp 11,42 triliun ke kas negara,” kata dia.

Ia merinci, dana tersebut bersumber dari beberapa pos penerimaan. Di antaranya penagihan denda administratif di sektor kehutanan oleh Satgas PKH yang mencapai Rp 7,23 triliun.

Selain itu, terdapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan RI periode Januari–Maret yang mencapai Rp 1,96 triliun.

Selanjutnya, penerimaan pajak yang dihimpun sejak Januari hingga April tercatat sebesar Rp 967,77 miliar. Ada pula setoran pajak dari Agrinas Palma senilai Rp 180,57 miliar serta PNBP dari denda di bidang lingkungan hidup sekitar Rp 1,14 triliun.

Di luar penyetoran dana, Satgas PKH juga melaporkan keberhasilan dalam mengembalikan sejumlah kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal.

Pada sektor perkebunan sawit, Satgas PKH berhasil mengambil alih kembali kawasan hutan seluas sekitar 5,88 juta hektare sejak Februari 2025. Sementara di sektor pertambangan, negara kembali menguasai kawasan hutan seluas kurang lebih 10.257 hektare.

Dalam tahap keenam penertiban kawasan hutan, Satgas PKH juga menyerahkan kembali sejumlah lahan kepada kementerian terkait. Salah satunya kawasan hutan konservasi seluas sekitar 254.780 hektare yang diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

Burhanuddin menambahkan, sejak dibentuk pada Februari 2025, Satgas PKH telah menyelamatkan aset negara dengan nilai sekitar Rp 371,1 triliun melalui berbagai langkah penertiban kawasan hutan serta penegakan hukum.

Menurutnya, penegakan hukum yang tegas menjadi faktor penting untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak yang hanya mengejar kepentingan pribadi. (ds)

Pemerintah Percepat Adopsi Transaksi Mata Uang Lokal di Perdagangan Global

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah terus mendorong perluasan penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dalam perdagangan internasional guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengatakan struktur perdagangan Indonesia memberikan peluang besar untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Hal ini karena sebagian besar mitra dagang utama Indonesia berasal dari negara dengan ekonomi non-dolar.

“Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah bersama-sama memajukan kerangka LCT untuk mendiversifikasi pembayaran bilateral, meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, dan pada akhirnya mengurangi volatilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi,” ujar Ferry dalam keterangannya, Sabtu (11/4).

Menurut Ferry, potensi penguatan LCT didukung oleh kinerja perdagangan Indonesia yang masih mencatat surplus konsisten. Pada Februari 2026, surplus perdagangan tercatat sekitar US$ 1,27 miliar yang terutama ditopang ekspor nonmigas seperti batubara, minyak sawit, serta besi dan baja.

Saat ini partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam transaksi LCT diperkirakan mencapai sekitar 10%–19% dari total transaksi. Angka tersebut menunjukkan pemanfaatan yang terus meningkat sekaligus membuka ruang besar untuk ekspansi penggunaan mata uang lokal.

Kerangka LCT Indonesia sendiri terus berkembang sejak pertama kali diluncurkan pada 2018. Pemanfaatannya kini telah meluas ke berbagai sektor utama, termasuk manufaktur, listrik dan gas, transportasi, perdagangan, hingga jasa.

Hal ini menunjukkan peran LCT sebagai instrumen penting dalam mendukung kegiatan sektor riil sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Pada 2025, implementasi LCT telah dilakukan dengan enam mitra utama, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Kerja sama tersebut juga diperkuat melalui perluasan pengaturan bilateral guna memperdalam kerja sama keuangan regional dan mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas.

Dari sisi transaksi, tren penggunaan LCT juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pada periode Januari–Februari 2026, nilai transaksi tercatat mencapai sekitar US$ 8,45 miliar, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 3,21 miliar.

Jumlah pengguna juga meningkat pesat. Hingga Februari 2026, tercatat sebanyak 14.621 pengguna dengan rata-rata 16.030 pengguna per bulan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata bulanan pada 2025 yang mencapai sekitar 9.720 pengguna.

Dalam praktiknya, LCT memungkinkan transaksi lintas negara diselesaikan langsung menggunakan mata uang lokal tanpa harus melalui mata uang utama seperti dolar AS.

Implementasi skema ini didukung tiga komponen utama, yaitu fleksibilitas Foreign Exchange Administration (FEA), mekanisme pengawasan dan pemantauan, serta keberadaan Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

Untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, pemerintah juga membentuk Gugus Tugas LCT Nasional yang terdiri dari 10 kementerian dan lembaga. Gugus tugas ini bertugas memperkuat koordinasi kebijakan sekaligus mempercepat adopsi transaksi mata uang lokal, khususnya dalam kegiatan ekspor dan impor.

Melalui pengembangan LCT, pemerintah juga berkomitmen memberikan berbagai fasilitas dan insentif bagi pelaku usaha, termasuk penyederhanaan proses transaksi guna meningkatkan efisiensi dan menekan biaya perdagangan internasional. (ds)

Audit Restitusi Pajak Bergulir, BPKP Mulai Penelaahan Data

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai menindaklanjuti permintaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan audit terhadap restitusi pajak.

Saat ini, proses tersebut masih berada pada tahap awal berupa penelaahan dan pengumpulan informasi.

Juru Bicara BPKP, Gunawan Wibisono, mengatakan lembaganya tengah mempelajari data awal sebelum audit dilakukan lebih lanjut.

“Betul BPKP diminta oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan audit restitusi pajak. Saat ini BPKP masih dalam tahap penelaahan informasi awal,” ujar Gunawan melalui pesan singkat, Jumat (10/4).

Langkah audit ini dilakukan setelah pemerintah menyoroti besarnya nilai restitusi pajak dalam beberapa tahun terakhir.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan total restitusi pajak pada tahun lalu mencapai sekitar Rp 360 triliun.

Namun, menurut Purbaya, laporan yang diterima pemerintah belum menunjukkan secara rinci bagaimana pergerakan restitusi tersebut dari bulan ke bulan.

“Sekarang mulai dimonitor. Saya curiga di sana ada sedikit kebocoran. Jadi kami sekarang sedang audit restitusi Sumber Daya Alam (SDA) dan lain-lain dari tahun 2020 sampai tahun 2025 kemarin,” kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4).

Untuk menelusuri kemungkinan kebocoran tersebut, Kementerian Keuangan menggandeng BPKP guna melakukan audit eksternal terhadap restitusi pajak pada periode 2020–2025.

Purbaya menegaskan, langkah ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan kebijakan restitusi pajak. Pemerintah tetap akan menjalankan mekanisme tersebut, namun dengan pengawasan yang lebih ketat agar pengembalian pajak hanya diterima oleh pihak yang memang berhak.

Ia juga menyinggung adanya kejanggalan di beberapa sektor, salah satunya industri batu bara, di mana pemerintah harus menanggung beban besar dari skema restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurutnya, jika ditemukan praktik yang tidak sesuai ketentuan, pemerintah akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, baik dari kalangan internal maupun eksternal.

“Kami pelajari restitusi itu, kalau yang main-main nanti kami kurangi. Kami auditkan. Kami masukkan penjara. Baik eksternal maupun internal,” ujarnya.

Purbaya memperkirakan proses audit tersebut dapat selesai dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan. Hasil awalnya diharapkan sudah dapat disampaikan pada kuartal II tahun 2026. (ds)

Pengusaha Apresiasi Pemerintah Tak Tambah Pajak Baru di 2026

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak menambah jenis pajak maupun pungutan baru pada 2026.

Kebijakan tersebut dinilai memberi ruang bagi dunia usaha untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian pasar.

Ketua Apindo Shinta Kamdani mengatakan, sejumlah kebijakan fiskal pemerintah saat ini menunjukkan pendekatan yang mendukung keberlangsungan dunia usaha.

Salah satunya dengan tidak menaikkan pajak baru pada tahun depan serta memberikan berbagai insentif bagi sektor usaha.

“Ada beberapa hal yang kami apresiasi dari Kemenkeu juga kebijakan perpajakan yang patut diapresiasi, seperti tidak ada kenaikan atau pungutan pajak baru di 2026,” kata Shinta dalam acara yang digelar Pusdiklat Pajak, dikutip Sabtu (11/4).

Selain itu, ia juga menilai positif langkah pemerintah menunda penerapan kenaikan cukai hasil tembakau serta cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu pelaku usaha menjaga stabilitas produksi di tengah kenaikan biaya operasional.

Shinta juga mencatat sejumlah kebijakan lain yang dianggap mendukung fleksibilitas dunia usaha, seperti perpanjangan fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti hingga 2027 serta perpanjangan tarif pajak penghasilan final 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2029.

Menurut Shinta, kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan fiskal yang bersifat countercyclical, yakni memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk tetap bertahan dan berkembang saat kondisi ekonomi menghadapi tekanan.

Di sisi lain, Shinta menilai keberlangsungan dunia usaha memiliki hubungan erat dengan penerimaan negara. Kondisi ekonomi yang sehat dan pertumbuhan sektor usaha yang kuat akan secara otomatis meningkatkan penerimaan fiskal pemerintah.

“Ketika dunia usaha kuat, tentunya penerimaan negara tumbuh dan ketika penerimaan negara sehat, iklim usaha juga akan lebih stabil,” katanya.

Karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah untuk terus menjaga keseimbangan antara upaya meningkatkan penerimaan negara dengan kebijakan yang mendukung daya tahan dan daya saing dunia usaha. (ds)

GoBar Halal Bihalal 2026 KG IKPI, Hendra Damanik: Terima Kasih atas Antusiasme Peserta dari Berbagai Kalangan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Bogor: Gelaran golf bareng (GoBar) Komunitas Golf IKPI (KG IKPI) dalam rangka Halal Bihalal 2026 di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Jumat (10/4/2026), berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan, dengan kehadiran para golfer tidak hanya dari anggota KG IKPI sendiri, tetapi juga dari komunitas lain.
Koordinator KG IKPI, Hendra Damanik, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi para golfer yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme teman-teman semua. Kehadiran para golfer hari ini menjadi energi positif dan penyemangat bagi kami pengurus KGIKPI,” ujar Hendra.
Menurutnya, partisipasi lintas komunitas ini menjadi bukti bahwa KGIKPI semakin berkembang dan mampu menjadi wadah yang menyatukan anggota IKPI dari berbagai wilayah. Ia menilai, semangat kebersamaan yang terbangun dalam kegiatan ini menjadi kekuatan utama komunitas.
“Ini bukan hanya tentang golf, tapi tentang silaturahmi. Ketika teman-teman dari berbagai komunitas golfer bisa berkumpul, di situlah nilai kebersamaan itu terasa,” katanya.
Hendra menjelaskan, jumlah peserta pada kegiatan kali ini mencapai 46 orang sesuai kuota yang telah ditetapkan, yang kemudian dibagi ke dalam 11 flight. Seluruh slot terisi penuh, mencerminkan tingginya minat anggota terhadap kegiatan GoBar.
Ia juga menyebut, kegiatan ini merupakan event ke-7 sejak KGIKPI terbentuk pada Agustus 2025. Konsistensi penyelenggaraan serta meningkatnya partisipasi menjadi indikator bahwa komunitas ini semakin solid.
“Setiap event selalu penuh. Bahkan sekarang mulai banyak peserta dari luar daerah yang ikut bergabung. Ini perkembangan yang sangat positif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendra menekankan bahwa GoBar Halal Bihalal 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga ruang interaksi yang lebih luas. Dalam suasana santai di lapangan golf, komunikasi antaranggota dinilai lebih cair dan mampu mempererat hubungan emosional.
Di sela kegiatan, para peserta juga memanfaatkan momen kebersamaan untuk berdiskusi ringan terkait isu-isu perpajakan, termasuk perkembangan Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak (RUU KP) yang menjadi perhatian kalangan profesi.
Ke depan, Hendra berharap partisipasi dari berbagai daerah dapat terus meningkat sehingga KGIKPI benar-benar menjadi komunitas yang inklusif dan representatif bagi seluruh anggota IKPI di Indonesia.
“Kalau sekarang sudah ada dari Batam dan beberapa kota lain, kami optimistis ke depan akan lebih banyak lagi daerah yang terlibat. Ini baru langkah awal menuju komunitas yang lebih besar dan solid,” tutupnya. (bl)

en_US
id_ID en_US