IKPI, Jakarta: Tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dalam beberapa waktu terakhir mendapat sorotan dari Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Ia meminta otoritas fiskal dan moneter segera memperkuat langkah mitigasi agar pelemahan kurs tidak berujung pada imported inflation yang bisa menekan daya beli masyarakat.
Menurut Misbakhun, tekanan terhadap Rupiah dipicu dinamika global, mulai dari pergeseran arus modal asing hingga meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Namun, ia menilai tekanan eksternal tersebut tidak boleh dibiarkan bertransmisi langsung ke sektor riil.
“Kalau pelemahan Rupiah ini tidak dimitigasi dengan cepat, dampaknya bisa langsung terasa ke biaya produksi, harga barang impor, sampai harga kebutuhan masyarakat,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5).
Ia mendorong Bank Indonesia terus aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi terukur di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), maupun pasar Surat Berharga Negara (SBN).
Menurutnya, langkah stabilisasi perlu dilakukan secara presisi agar tetap menjaga kepercayaan pasar tanpa membebani cadangan devisa secara berlebihan.
“Yang dijaga bukan cuma angka kursnya. Yang lebih penting itu kepercayaan pasar dan kepastian bagi pelaku usaha. Komunikasi kebijakan harus cepat, jelas, dan kredibel,” ujarnya.
Dari sisi fiskal, Misbakhun menyoroti pentingnya optimalisasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia meminta pemerintah memastikan devisa eksportir tetap masuk ke sistem keuangan domestik guna memperkuat pasokan dolar di dalam negeri di tengah tekanan global.
Selain itu, ia meminta Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyiapkan skenario antisipasi dalam APBN, terutama untuk menjaga sektor industri padat karya dan stabilitas harga pangan.
Pemerintah juga dinilai perlu membuka ruang relaksasi fiskal atau insentif tertentu bagi bahan baku industri yang masih bergantung pada impor.
“Jangan sampai pelemahan Rupiah ujung-ujungnya menaikkan biaya produksi lalu dibebankan lagi ke harga barang di masyarakat. Kalau itu terjadi, daya beli bisa ikut tertekan,” tutur Misbakhun.
Ia menegaskan Komisi XI DPR RI akan terus memantau perkembangan indikator makroekonomi dan mengawal sinergi kebijakan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) agar volatilitas global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
“Momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terbangun ini harus dijaga bersama. Karena itu respons kebijakan tidak boleh lambat dan harus benar-benar terkoordinasi,” pungkasnya. (ds)
