IKPI, Jakarta: Ratusan peserta dari kalangan konsultan pajak, akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, hingga pemerhati kebijakan fiskal mengikuti webinar Ruang Gagasan IKPI: Tempat Bertemunya Pemikiran dan Kebijakan Fiskal yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) secara hybrid dari Kantor Pusat IKPI di Pejaten, Jakarta Selatan, dan melalui platform Zoom, Jumat (26/6/2026).
Mengusung tema “Under Invoicing dan Kebocoran Penerimaan Negara: Persepsi atau Realitas?”, forum tersebut menjadi ruang diskusi berbagai pemangku kepentingan untuk mengkaji praktik under invoicing, dampaknya terhadap penerimaan negara, serta berbagai langkah yang dapat ditempuh guna memperkuat pengawasan dan kepatuhan perpajakan.
Webinar menghadirkan empat narasumber yang memiliki latar belakang akademis dan praktis, yakni Anggota Kehormatan IKPI sekaligus pakar perpajakan Prof. Dr. Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Dr. Adv. Yustinus Lambang Setyo Putro, Pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia Dr. Ning Rahayu, serta mantan Anggota Bidang Litbang IKPI periode 2019–2024 Dr. Arifin Halim.
Keempat pembicara menyampaikan pandangan dari perspektif masing-masing mengenai fenomena under invoicing, mulai dari tantangan dalam pengawasan transaksi perdagangan, implikasinya terhadap penerimaan negara, hingga pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif dan berkeadilan.
Diskusi dipandu oleh Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono, yang memoderatori jalannya forum secara interaktif. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan, baik oleh peserta yang hadir langsung di Kantor Pusat IKPI maupun yang mengikuti secara daring dari berbagai daerah.
Melalui program Ruang Gagasan IKPI, organisasi profesi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia tersebut terus mendorong lahirnya diskusi yang berbasis kajian ilmiah dan pengalaman praktis. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah bertukar gagasan sekaligus memberikan kontribusi dalam penguatan kebijakan fiskal, peningkatan kepatuhan perpajakan, serta optimalisasi penerimaan negara. (bl)
