IKPI, Jakarta: Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai langkah untuk mempercepat pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2027, Selasa (9/6/2026).
Purbaya mengatakan pemerintah menyusun kebijakan fiskal 2027 dengan pendekatan yang optimistis namun tetap terukur. Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun depan akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat transformasi ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menyoroti momen bersejarah dalam penyusunan KEM PPKF. Untuk pertama kalinya, dokumen KEM PPKF disampaikan langsung oleh Presiden kepada DPR. Selain itu, dokumen tersebut juga menjadi KEM PPKF pertama yang disusun dan dipaparkan olehnya sejak menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro. Tingkat inflasi pada 2027 diperkirakan berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sementara nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Di sisi pasar keuangan, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen. Adapun harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) diasumsikan berada pada rentang 70 dolar AS hingga 95 dolar AS per barel sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik dunia.
Pemerintah juga merancang postur fiskal yang tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan keuangan negara. Defisit APBN 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan target pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.
Menurut Purbaya, belanja negara akan diarahkan untuk menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar melalui pembiayaan berbagai program prioritas nasional. Pemerintah telah menyiapkan delapan klaster prioritas yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta program penurunan kemiskinan.
Selain mendorong pertumbuhan, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas perlindungan sosial. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi akan dilakukan secara lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penentuan penerima manfaat.
Purbaya menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan delapan fraksi DPR akan menjadi bahan penting dalam penyusunan RAPBN 2027. Pemerintah berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan agar mampu menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
“Atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota Dewan Perwakilan yang terhormat. Semoga pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Purbaya. (bl)
