IKPI, Makassar: Pengurus Daerah (Pengda) IKPI Sulawesi, Maluku, Papua (Sulampapua) bersama Pengurus Cabang (Pengcab) IKPI Makassar melakukan audiensi dengan Kepala KPP Madya Makassar Amrih Basuki Purnomo pada Selasa (12/5/2026).
Audiensi tersebut dilakukan usai pertemuan Pengda dan Pengcab IKPI dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra).
Pertemuan dipimpin Ketua Pengda IKPI Sulampapua H. Mustamin Anshar bersama Sekretaris Pengda Rudi Laupa dan Wakil Ketua Pengda Suwandy Ng. Turut hadir Ketua IKPI Cabang Makassar Ezra Palisungan, Wakil Ketua Nurzalam, Sekretaris Mulyadi, dan Wakil Sekretaris Yohanis Setiawan.
Dalam audiensi tersebut, Ketua IKPI Cabang Makassar Ezra Palisungan menyoroti keluhan wajib pajak terkait restitusi pajak yang dinilai belum kunjung cair meski telah melewati lebih dari satu bulan.
Menurut Ezra, kondisi tersebut mulai menjadi perhatian para wajib pajak yang mempertanyakan kepastian proses pengembalian pajak dari DJP.
“Keluhan terkait restitusi yang belum cair cukup banyak disampaikan wajib pajak kepada kami,” ujar Ezra dalam pertemuan tersebut.
Selain persoalan restitusi, Ezra juga menanyakan perkembangan informasi terkait kemungkinan perpanjangan fasilitas PPh Final UMKM 0,5 persen sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022.
Menanggapi hal itu, Kepala KPP Madya Makassar Amrih Basuki Purnomo menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak saat ini tengah melakukan manajemen restitusi dalam penyelesaian pengembalian pajak.
Menurut Amrih, restitusi yang sudah mendekati batas jatuh tempo 12 bulan diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu, sedangkan restitusi yang masih memiliki tenggat waktu lebih panjang untuk sementara ditunda.
“DJP saat ini memang sedang melakukan manajemen restitusi. Yang mendekati jatuh tempo didahulukan,” kata Amrih.
Sementara terkait perpanjangan insentif PPh Final UMKM 0,5 persen, ia menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap pencermatan oleh pemerintah.
Amrih juga menegaskan bahwa DJP sangat mengapresiasi kontribusi wajib pajak yang selama ini telah mendukung penerimaan negara melalui pembayaran pajak.
“Pada prinsipnya DJP bertindak sebagai administrator dan sangat menghargai kontribusi wajib pajak kepada negara,” ujarnya.
Pada pertemuan tersebut, Ezra turut menyerahkan daftar konsultan pajak yang tergabung dalam IKPI Cabang Makassar kepada Kepala KPP Madya Makassar.
Ia juga berharap DJP dapat mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menjalankan praktik pengurusan pajak tanpa izin resmi namun masih beraktivitas di lingkungan kantor pajak.
Menurut Ezra, penertiban terhadap pengurus pajak tidak berizin penting dilakukan guna menjaga profesionalisme dan kepastian hukum dalam praktik jasa perpajakan. (bl)
