IKPI, Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan pemerintah akan terus memperkuat pasar obligasi nasional melalui peningkatan likuiditas, transparansi, dan tata kelola yang baik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara pada 2026 yang diarahkan untuk memperdalam pasar domestik dan menjaga pengelolaan utang tetap sehat.
Juda mengatakan pemerintah tetap mengutamakan pembiayaan dari dalam negeri dengan porsi dominan surat utang berdenominasi rupiah.
Menurutnya, strategi pembiayaan tahun depan dibangun di atas tiga fokus utama, yakni prioritas utang domestik, pengelolaan komposisi mata uang secara hati-hati, serta penerapan active liability management.
Ia menjelaskan sekitar 70% hingga 75% kebutuhan pembiayaan akan dipenuhi melalui instrumen rupiah, sedangkan 25% hingga 30% sisanya berasal dari mata uang asing.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mengurangi risiko nilai tukar.
Pemerintah juga mencatat tingginya minat investor terhadap surat berharga negara. Surat Utang Negara (SUN) mengalami kelebihan permintaan hingga 2,4 kali, sedangkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencatat oversubscription sebesar 2,8 kali.
Selain itu, pasar SBN domestik pada April 2026 mencatat arus modal masuk bersih mencapai Rp 13,4 triliun.
Di pasar global, pemerintah telah menerbitkan sukuk internasional senilai US$ 2 miliar dengan permintaan hampir dua kali lipat dari target awal.
Indonesia juga sukses menerbitkan Samurai Bond sebesar ¥172 miliar sebagai bagian dari diversifikasi sumber pembiayaan.
Selain itu, pemerintah tengah mempersiapkan penerbitan obligasi Panda dan Kangaroo untuk memperluas basis investor internasional.
Langkah ini sekaligus ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mendukung stabilitas rupiah di tengah dinamika pasar global.
“Kami menerapkan active liability, pengelolaan kas yang cermat, dan pengungkapan tepat waktu,” kata Juda dalam keterangannya, Sabtu (23/5).
Juda menambahkan, penguatan strategi pembiayaan dilakukan melalui koordinasi erat antarotoritas, termasuk bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Forum KSSK.
Pemerintah juga memastikan disiplin fiskal, pengelolaan kas yang hati-hati, serta keterbukaan informasi tetap menjadi prioritas dalam menjaga kepercayaan investor. (ds)
