IKPI, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Dwi Teguh Wibowo menekankan pentingnya transparansi dalam proses sertifikasi, pembelajaran, dan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Keuangan. Transparansi dinilai menjadi elemen penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Dwi saat membuka kegiatan Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) Pusbin JFPM di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Dalam sambutannya, Dwi mengatakan pencanangan ZI WBK harus dimaknai sebagai komitmen nyata yang dapat diuji dan diawasi publik. Menurutnya, setiap institusi yang menyatakan diri siap membangun zona integritas harus siap menjalankan tata kelola yang terbuka dan profesional.
“Dengan kita berani berkomitmen di depan publik, artinya kita siap dilihat siapa saja, baik masyarakat maupun pengguna layanan,” ujarnya.
Ia menilai penguatan transparansi tidak hanya menyangkut hasil akhir suatu layanan, tetapi juga seluruh proses yang dijalani masyarakat untuk memperoleh layanan tersebut. Karena itu, sistem pelayanan harus dirancang agar berjalan objektif, terukur, dan meminimalkan potensi penyimpangan.
Dwi juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam memperkuat sistem pelayanan dan sertifikasi di lingkungan BPPK. Menurutnya, digitalisasi dapat membantu membangun proses kerja yang lebih konsisten dan akuntabel.
“Kalau kita sudah tidak percaya pada personal, maka kita bangun sistem,” katanya.
Ia menjelaskan, penguatan sistem diperlukan agar proses pembelajaran, pengajuan layanan, hingga sertifikasi dapat berlangsung secara transparan dan mudah dipantau. Dengan begitu, kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada mekanisme kerja yang terstandar.
Selain itu, Dwi menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan pelayanan publik. Ia berharap proses yang dijalankan di lingkungan Pusbin JFPM tidak hanya menghasilkan SDM yang kompeten, tetapi juga mampu membangun budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
“Dunia bisnis membutuhkan kepastian. Karena itu transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci,” ujarnya.
Dwi berharap pencanangan ZI WBK di lingkungan Pusbin JFPM dapat menjadi momentum memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih profesional di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai asosiasi profesi, narasumber dari KPK, serta perwakilan kementerian dan lembaga. Acara menjadi bagian dari upaya penguatan budaya integritas dan tata kelola yang bersih di lingkungan BPPK Kementerian Keuangan. (bl)
