IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kebijakan kuota atau pembatasan pencairan restitusi pajak di kantor pelayanan pajak (KPP).
Pemerintah, kata dia, tetap memproses pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang memenuhi ketentuan.
Purbaya mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah merealisasikan restitusi pajak lebih dari Rp 160 triliun sepanjang Januari hingga April 2026.
“Enggak ada kuota. Cuma kita lihat, kita perhatikan saja itu yang restitusi benar atau tidak. Kalau ngaco-ngaco ditahan dulu,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN di Jakarta, Selasa (20/5).
Ia menjelaskan pemerintah kini memperketat pengawasan terhadap proses restitusi untuk memastikan tidak ada penyimpangan maupun kebocoran penerimaan negara.
Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya indikasi restitusi bernilai besar yang dinilai tidak tepat sasaran.
Meski pengawasan diperketat, Purbaya memastikan pencairan restitusi bagi wajib pajak yang memang berhak tetap berjalan normal. Bahkan, nilai restitusi yang telah dicairkan pada empat bulan pertama tahun ini disebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Sampai sekarang sudah kita keluarkan lebih dari Rp 160 triliun. Kalau dibandingkan tahun lalu full year Rp 360 triliun, hitungan kasarnya kalau dikali tiga berarti Rp 480 triliun, berarti lebih tinggi dibanding tahun lalu,” katanya.
Purbaya juga meminta Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk meneliti ulang sejumlah permohonan restitusi guna memastikan seluruh pengembalian pajak telah sesuai aturan dan tidak mengandung unsur kongkalikong.
“Saya tidak tahu itu restitusi betulan atau ada kongkalikong. Direktur Jenderal Pajak saya minta meneliti kembali restitusi
seperti apa, tapi enggak berhenti dan masih jalan terus,” katanya.
Sementara itu, penerimaan pajak hingga 30 April 2026 tercatat mencapai Rp 646,3 triliun atau tumbuh 16,1% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 556,9 triliun. (ds)
