Bimo Wijayanto: Penerimaan Pajak Q1 2026 Tumbuh 20,7 Persen, Tapi Ada Warning

IKPI, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto melaporkan kinerja penerimaan pajak hingga triwulan I-2026 tumbuh 20,7 persen secara tahunan (year on year). Namun, ia mengingatkan adanya sinyal kewaspadaan dalam tren tersebut.

Dalam paparannya pada acara Menatap Outlook Ekonomi 2026 di Pusdiklat Pajak, Jakarta, Rabu (8/4/2026), Bimo menyebut realisasi penerimaan neto mencapai Rp394,8 triliun hingga Maret 2026.

“Kinerja ini positif, tetapi menjadi warning bagi kami. Untuk mencapai target tahunan, kita butuh pertumbuhan minimal 23 persen,” ujar Bimo.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan pada Januari dan Februari sempat mencapai lebih dari 30 persen, namun melambat pada Maret menjadi 20,7 persen. Salah satu penyebabnya adalah pergeseran waktu pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Meski demikian, kontribusi PPN dan PPnBM tetap menjadi penopang utama dengan pertumbuhan signifikan mencapai lebih dari 50 persen.

Bimo juga menyoroti pentingnya membaca tren ini secara hati-hati, termasuk apakah lonjakan tersebut benar-benar mencerminkan peningkatan konsumsi masyarakat atau hanya faktor administratif.

“Ini perlu kita dalami, apakah ini mencerminkan fundamental ekonomi atau ada faktor timing,” jelasnya.

Ia memastikan DJP akan terus memantau tren bulanan guna menjaga momentum penerimaan tetap sesuai target. (bl)

Juda Agung Paparkan Empat Pilar Strategi Penerimaan Pajak 2026

IKPI, Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memaparkan empat pilar utama strategi penerimaan negara dalam menghadapi tahun 2026 yang penuh tantangan.

Dalam forum Menatap Outlook Ekonomi 2026 di Pusdiklat Pajak, Jakarta, Rabu (8/4/2026), ia menyebut penguatan basis pajak sebagai pilar pertama.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada basis yang sama. Harus ada perluasan basis yang adil dan terukur,” kata Juda.

Pilar kedua adalah transformasi kepatuhan berbasis risiko dan data. Ia menekankan pentingnya pergeseran dari pendekatan reaktif menjadi proaktif, didukung oleh digitalisasi sistem perpajakan.

“Data adalah senjata kita. Dengan data, kita bisa membedakan mana yang perlu insentif dan mana yang belum patuh,” ujarnya.

Pilar ketiga adalah menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Juda mengingatkan bahwa pajak bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendukung pembangunan.

Sementara pilar keempat adalah transformasi sumber daya manusia (SDM) aparatur fiskal, yang dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi perpajakan.

“Teknologi secanggih apa pun tidak akan berarti tanpa SDM yang berintegritas dan kompeten,” tegasnya. (bl)

Misbakhun Minta Coretax Harus Jadi Simbol Karya Anak Bangsa

IKPI, Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya membangun identitas nasional dalam pengembangan sistem perpajakan, termasuk pada implementasi sistem Coretax.

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Menatap Outlook Ekonomi 2026 di Pusdiklat Pajak, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Menurut Misbakhun, Coretax bukan sekadar sistem teknologi, melainkan representasi kemampuan anak bangsa dalam membangun administrasi perpajakan modern.

“Saya berharap kita bisa lebih mengindonesiakan nama Coretax, agar mencerminkan identitas dan kebanggaan nasional,” ujarnya.

Ia menilai, penguatan identitas ini penting untuk membangun kepercayaan diri bangsa sekaligus memberikan apresiasi terhadap karya dalam negeri.

Selain itu, Misbakhun juga memberikan apresiasi atas upaya digitalisasi perpajakan yang dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadapi kompleksitas ekonomi modern.

“Ini adalah lompatan besar dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi,” katanya. (bl)

Panitia Halal Bihalal Nasional IKPI 2026 Sampaikan Apresiasi dan Terima Kasih kepada Peserta

IKPI, Jakarta: Panitia Halal Bihalal Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2026 menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar secara hybrid di Gedung Pusdiklat Pajak, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Ketua Panitia, M. Naufal, menegaskan bahwa tingginya antusiasme peserta, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom Meeting, menjadi faktor utama kesuksesan acara tahunan tersebut. Kehadiran ratusan anggota dan keluarga besar IKPI dinilai mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan dalam organisasi.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan Halal Bihalal Nasional IKPI tahun ini,” ujar Naufal dalam sambutannya.

Menurutnya, partisipasi aktif dari anggota IKPI di berbagai daerah tidak hanya memeriahkan acara, tetapi juga memperkuat nilai silaturahmi yang menjadi tujuan utama kegiatan ini. Interaksi yang terjalin, baik secara tatap muka maupun virtual, menjadi wujud nyata kekompakan organisasi.

Naufal juga mengapresiasi kehadiran para pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang, serta keluarga anggota IKPI yang turut meramaikan acara. Ia menilai kehadiran lintas elemen tersebut menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat.

“Kehadiran Bapak/Ibu sekalian menjadi energi positif bagi kami sebagai panitia. Ini menunjukkan bahwa IKPI bukan hanya organisasi profesi, tetapi juga sebuah keluarga besar,” katanya.

Selain itu, panitia turut menyampaikan terima kasih kepada peserta yang mengikuti acara secara daring. Menurut Naufal, format hybrid memungkinkan keterlibatan yang lebih luas dari anggota IKPI di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, panitia juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan masih terdapat kekurangan. Hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.

“Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Semoga ke depan kami dapat menghadirkan kegiatan yang lebih baik lagi,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Naufal berharap momentum Halal Bihalal ini dapat terus mempererat hubungan antaranggota serta menjadi fondasi untuk memperkuat kolaborasi di lingkungan IKPI.

“Semoga kebersamaan hari ini menjadi awal dari langkah yang lebih solid dan penuh kolaborasi ke depan,” pungkasnya. (bl)

Ketua Umum IKPI Apresiasi Gelaran Outlook Ekonomi 2026 di Pusdiklat Pajak

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menghadiri acara Menatap Outlook Ekonomi 2026 yang digelar di Pusdiklat Pajak, Rabu (8/4/2026), didampingi Bendahara Umum IKPI Donny Rindorindo.

Dalam kesempatan tersebut, Vaudy mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang dinilai memberikan gambaran komprehensif mengenai arah kebijakan fiskal dan strategi perpajakan pemerintah ke depan.

“Kegiatan ini sangat positif karena menghadirkan perspektif yang utuh, mulai dari kondisi global, arah kebijakan fiskal, hingga strategi optimalisasi penerimaan pajak,” ujarnya.

Ia menilai forum tersebut menjadi ruang strategis bagi para pemangku kepentingan untuk memahami dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, sekaligus respons kebijakan yang disiapkan pemerintah.

Selain itu, Vaudy juga menyoroti pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam acara tersebut, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga asosiasi profesi.

“Dialog seperti ini penting untuk memperkuat sinergi antara otoritas dan stakeholder, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Ia menambahkan, keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan arah kebijakan dan menerima masukan dari berbagai pihak merupakan langkah positif dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Menurutnya, peran asosiasi profesi seperti IKPI menjadi semakin penting dalam menjembatani komunikasi antara wajib pajak dan otoritas pajak.

“Kolaborasi yang baik akan mendorong terciptanya ekosistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Vaudy berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan agar seluruh pemangku kepentingan dapat terus mengikuti perkembangan kebijakan dan berkontribusi dalam penguatan penerimaan negara.

Acara Menatap Outlook Ekonomi 2026 menjadi forum diskusi strategis yang membahas tantangan ekonomi global serta arah kebijakan fiskal Indonesia, khususnya dalam menjaga kinerja penerimaan negara di tengah dinamika yang terus berkembang. (bl)

en_US