IKPI, Jakarta: Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 menjadi sorotan publik. Bahkan, para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengeluhkan hal ini secara langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jajaran KAMMI pagi ini diterima langsung oleh Jokowi untuk melakukan pertemuan di Istana Negara, Jakarta Pusat. Ketua Umum PP KAMMI Zaky Ahmad Rivai mengatakan dalam momen pertemuan dengan Jokowi pihaknya menyampaikan agar kekhawatiran masyarakat soal kenaikan PPN 12% harus jadi perhatian pemerintah.
“Kita sampaikan juga isu-isu yang terjadi di tengah-tengah kita. Isu-isu kerakyatan, terutama PPN, pajak pertambahan nilai yang mau naik 12%. Ini yang menjadi keresahan masyarakat, itu juga sudah kami sampaikan kepada bapak Presiden,” ungkap Zaky seperti dikutip dari Detik Finance, Senin (25/3/2024).
Zaky mengatakan Jokowi pun merespons kekhawatiran kenaikan PPN yang disampaikan oleh pihaknya. Dia menyebut Jokowi akan mempertimbangkan kebijakan ini bersama dengan jajarannya.
“Bapak Presiden sudah menjawab bahwa beliau akan mempertimbangkan kembali bersama dengan jajaran,” sebut Zaky.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 merupakan kewenangan pemerintah selanjutnya. Itu artinya pelaksanaannya ada di tangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pihak yang memenangkan Pemilu.
Airlangga menyebut, kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Meski begitu, pelaksanaannya akan diperjelas lagi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
“Tergantung pemerintah programnya nanti seperti apa. Nanti dibahas berikutnya,” kata Airlangga di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024). (bl)
