Realisasi Penerimaan Pajak 2023 Baru 88,89 Persen, Sri Mulyani Optimis Capai Target

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis target penerimaan pajak Rp 1.818,24 triliun pada tahun ini bisa tercapai. Adapun, dari data Kemenkeu, penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.523,7 triliun per Oktober 2023.

Realisasi ini setara dengan 88,89% dari target sebelumnya yang dipatok Rp 1.718 triliun. Untuk mencapai target Rp 1.818,24 triliun, Sri Mulyani hanya memiliki waktu dua bulan lagi. Kendati demikian, dia tetap bertekad untuk mengenjot penerimaan pajak.

“Kami tetap mendorong dua bulan terakhir ini bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target yang ditetapkan,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (29/11/2023).

Sri Mulyani pun menambahkan bahwa pihaknya optimistis pajak penghasilan (PPh) nonmigas dapat tumbuh dalam dua bulan terakhir.

“Untuk nonmigas dalam waktu dua bulan terakhir ini pasti akan terkejar dan Insyaallah mencapai 100%,” ungkapnya.

Dari catatan Kemenkeu, PPh nonmigas per Oktober tercatat Rp 836,79 triliun atau 95,87% dari target. Sementara itu, PPh migas mencapai Rp 58,99 triliun atau 96,01% dari target.

Selain PPh, penerimaan PPN dan PPnBM juga tercatat cukup baik. Realisasi per Oktober 2023 mencapai Rp 599,18 triliun atau 80,65% dari target.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan telah menyiapkan 3 strategi untuk mencapai target pajak dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023. Strategi pertama adalah dengan melakukan perbaikan dari sisi kebijakan perpajakan.

“Strategi kami untuk terus menjaga target penerimaan tahun ini dengan terus melakukan perbaikan dari sisi kebijakan perpajakan,” kata Sri di Kompleks DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu (21/9/2023).

Dia mengatakan juga akan terus memperbaiki tata laksana perpajakan. Menurut dia, perbaikan tata laksana itu akan dilakukan dengan menindak aparat pajak yang melanggar aturan. “Termasuk melakukan tindakan tegas kepada aparat pajak yang tidak baik,” kata dia.

Selain itu, Sri Mulyani menegaskan Kementerian Keuangan terus berbenah untuk meningkatkan kemampuan sistem perpajakan di Indonesia. Yaitu dengan membangun coretax system yang ditargetkan akan diluncurkan pada 2024. Coretax system diklaim akan menjadi sistem perpajakan canggih, salah satunya bisa mengisi SPT sendiri.

“Kami masih tetap optimis, namun waspada untuk penerimaan bisa tercapai,” ujarnya. (bl)

 

Pemerintah Segera Stadarisasi Tarif Pajak Film

IKPI, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interim Erick Thohir mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai industri film nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah bakal menstandardisasi pajak film. Pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu dana (fund) khusus untuk film nasional.

“Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah,” ujar Erick, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (29/11/2023).

“Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional,” sambung Erick.

Erick pun menyebut harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman Tanah Air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

“Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean,” kata dia.

Melalui unggahannya itu, Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman; pembiayaan, pemasaran dan perizinan.

Oleh sebab itu, ia menyebut peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

“Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien,” tulis Erick.

Dia menilai terobosan dalam perizinan akan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan industri film nasional.

“Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkasnya. (bl)

China Ringankan Pajak dan Biaya untuk Tingkatkan Ekonomi Riil

IKPI, Jakarta: China memperkuat sejumlah langkah keringanan pajak dan biaya untuk mendukung perkembangan bisnis dan meningkatkan ekonomi riil tahun ini, dikutip dari Antaranews.com, data resmi menunjukkan pada Senin (27/11/2023).

Menurut Administrasi Perpajakan Negara (State Taxation Administration/STA) China, langkah-langkah yang baru diterapkan menghasilkan pengembalian pajak, potongan dan penangguhan pajak dan biaya sebesar 1,66 triliun yuan dalam 10 bulan pertama 2023.

Para wajib pajak di sektor swasta menjadi penerima manfaat utama dari langkah-langkah keringanan pajak dan biaya ini, kata STA.

Hampir 1,24 triliun yuan pembayaran pajak dan biaya mendapatkan potongan, pengurangan, atau penangguhan untuk bisnis swasta China selama periode tersebut, yang mencakup hampir 75 persen dari total pembayaran pajak di negara itu.

Di antara semua sektor, manufaktur serta industri grosir dan retail terkait paling diuntungkan oleh langkah-langkah dukungan ini, tunjuk data. (bl)

en_US