Day: July 4, 2023

HUT ke-8 IKPI Depok Tinggal Kenangan Positif di Mata Puluhan Sponsor

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Depok: Puluhan logo kantor konsultan pajak terpampang jelas menghiasi isi backdrop HUT Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok yang ke-8 pada Sabtu (24/6/2023) malam. Mereka seakan ingin menunjukan partisipasi dan kepeduliannya terhadap asosiasi yang saat dikomandoi oleh Nuryadin Rahman sebagai Ketua Cabang IKPI Depok.

Kemeriahan acara dan antusiasme para tamu undangan dalam mengikuti kegiatan ini sangat terlihat jelas. Hadirnya Ketua Umum IKPI dan jajaran pengurus IKPI semakin menambah meriah dari acara yang diselenggarakan setiap tahun ini.

Kehadiran sponsor juga bisa dilihat dari banyaknya hadiah hiburan yang disediakan panitia, mulai dari sepeda motor, laptop hingga lemari es menjadi daya tarik tersendiri bagi seluruh anggota IKPI yang hadir dari wilayah Jabodetabek.

Hijrah Hafiddudin Pemilik dari Hijrah Tax Consultant (HHH Consultant), yang juga merupakan salah satu sponsor dari kegiatan HUT ke-8 IKPI Depok mengatakan. IKPI Depok adalah rumah pertama bagi Hijrah dalam menapaki karir profesionalnya sebagai konsultan pajak.

“IKPI Depok-lah yang membesarkan saya. Insya Allah saya akan terus ada dan membantu IKPI Depok jika diperlukan, termasuk menjadi sponsor kegiatan,” kata Hijrah di lokasi acara.

Sebagai anggota IKPI, Hijrah mengungkapkan bahwa IKPI Depok merupakan salah satu cabang yang sangat aktif menyelenggarakan kegiatan. Kekompakan anggota dan kepemimpinan Nuryadin, dinilai menjadi kunci semakin dikenalnya profesi konsultan pajak khususnya oleh warga Depok.

Diceritakan Hijrah, setiap penyelenggaraan HUT, IKPI Depok selalu mengambil tema yang berbeda-beda. Untuk tahun lalu mereka menyelenggarakan lomba jalan santai dan tahun ini menyelenggarakan lomba menyanyi.

Diberitakan sebelumnya, Ketua IKPI Cabang Depok Nuryadin Rahman mengatakan, gelaran lomba menyanyi ini merupakan rangkaian dari HUT IKPI Depok ke-8. “Kami mengundang seluruh anggota IKPI dari Jabodetabek, dan terdapat 25 peserta yang unjuk kebolehan. Secara selektif dewan juri telah menentukan 5 orang pemenang dan Pak Jordan keluar sebagai juara pertama,” kata Nuryadin.

Nuryadin yang menyabet juara ke-3 pada lomba menyanyi tersebut mengungkapkan, ajang ini adalah bentuk silaturahmi yang diselenggarakan IKPI Depok dalam mengucap syukur karena telah mencapai usia 8 tahun. “Semua peserta suaranya bagus, tetapi pak Jordan dinilai yang paling bagus, jadi beliau pantas menjadi juaranya,” kata Nuryadin.

Nuryadin berharap, ajang seperti ini bisa juga diselenggarakan oleh IKPI di cabang-cabang lain seluruh Indonesia, bahkan oleh IKPI Pusat. “Sekali lagi saya katakan, ini ajang untuk silaturahmi kita sesama anggota IKPI. Untuk juara lomba, itu adalah bonus,” katanya. (bl)

 

Penerimaan APBN Semester I 2023 Surplus, Masih Ditopang Pajak dan PNBP

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester pertama tahun ini surplus Rp 152,3 triliun. Penerimaan negara bahkan sudah melampaui separuh target, terutama ditopang pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Keseimbangan primer surplus Rp 368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik,” tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagramnya @smindrawati yang dikutip dari Kata Data.co.id, Selasa (4/7/2023).

Surplus APBN selama enam bulan bulan beruntun ditopang penerimaan negara yang tumbuh kuat. Kementerian Keuangan sudah mengumpulkan pendapatan negara Rp 1.407,9 triliun atau setara dengan 57,2% dari target tahun ini.

Pendapatan tersebut tumbuh 5,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  Penerimaan pajak pada semester pertama 2023 tercatat Rp 970,2 triliun atau sebesar 56,5% dari target tahun ini.

Hal itu terutama disumbangkan dari Pajak Penghasilan Badan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri yang masih tumbuh dua digit.

Sri Mulyani menyebut pemulihan ekonomi yang masih kuat menjadi alasan penerimaan pajak tahun ini tetap moncer. Hasil gemilang juga terjadi pada PNBP.

Kemenkeu sudah mengumpulkan Rp 302,1 triliun PNBP atau 68,5% dari target. Nilainya naik 5,5% dibandingkan tahun lalu terutama karena pertumbuhan yang masih kuat dari PNBP non migas dan setoran dividen BUMN.  “Namun pelemahan harga komoditas diwaspadai,” kata Sri Mulyani.

Sementara, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat Rp 135,4 triliun, turun 18,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi ini belum mencapai separuh dari target penerimaan tahun ini.

Belanja Negara Tertahan Belanja negara relatif tertahan dengan pertumbuhan hanya 0,9% dari tahun lalu. Pemerintah sudah membelanjakan Rp 1.254,7 triliun sepanjang enam bulan terakhir atau 41% dari pagu tahun ini.

Belanja negara dilakukan melalui dua saluran, belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah melalui transfer ke daerah atau TKD.  Belanja pemerintah pusat sebesar Rp 891,6 triliun, tumbuh 1,6% serta mencapai 40% dari pagu.

Sri Mulyani menyebut lebih separuh dari belanja tersebut dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin.

“Selain itu untuk belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN,” kata Sri Mulyani.

Belanja TKD tercatat sebesar Rp 363,1 triliun atau 45% dari pagu. Dana itu dipakai untuk mendukung Pemda dalam pelayanan masyarakat seperti belanja pendidikan dan kesehatan, pembangunan empat daerah otonom baru Papua.

APBN juga memberikan Insentif Fiskal untuk 62 Daerah Tertinggal dan penurunan inflasi daerah. Dana ke daerah ini juga dipakai memberantas kemiskinan ekstrim dengan Dana Desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa. Pendapatan negara juga naik pada bulan sebelumnya. Berikut realisasi pendapatan negara Indonesia Mei 2023, seperti tertera dalam grafik. (bl)

Petugas Blokir Rekening Penunggak Pajak Rp320 Juta

Posted on by Admin IKPI

Kantor pajak menyita rekening wajib pajak karena menunggak kewajiban Rp 320 juta. Dalam menghadapi wajib pajak yang bandel, fiskus alias pemungut pajak menggunakan kewenangannya untuk menyita aset wajib pajak.

Seperti yang dilakukan oleh petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Jakarta Utara.  Juru Sita Pajak KPP Madya Dua Jakarta Utara, Rigel Fernaldi Ardana hari ini mendatangi Bank Mandiri Cabang Ketapang Indah Jakarta Barat, untuk melakukan koordinasi atas permintaan pemblokiran rekening salah satu penanggung pajak.

Adapun wajib pajak yang menunggak adalah badan usaha atau perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa pengurusan transportasi. Nilai tunggakan utang pajak dari perusahaan tersebut mencapai Rp 320 juta.

Pajak mengklaim pemblokiran tersebut terpaksa dilakukan lantaran wajib pajak tidak kunjung melakukan pembayaran, walau telah dilakukan penagihan secara aktif dan persuasif.

Juru Sita Pajak KPP Madya Dua Jakarta Utara, Rigel Fernaldi Ardana menyebut, pemblokiran rekening wajib pajak ini sebagai tindak lanjut penegakan hukum atas penagihan piutang pajak.

“Tujuan dari pemblokiran tersebut adalah sebagai bentuk penagihan aktif atas utang pajak yang belum dipenuhi sampai dengan dilaksanakannya penagihan pajak dengan surat paksa,” ujar Rigel dalam keterangan resmi, dikutip dari Kontan.co.id, Senin (3/7/2023).

Namun, sayangnya Kantor Pajak tidak menjelaskan apakah masih ada sengketa antara Kantor Pajak di pengadilan Pajak, antara pajak dengan wajib pajak atas nilai tagihan ini.

Rigel hanya menyebutkan, pemblokiran rekening tersebut tela dilakukan melalui koordinasi dengan pihak perbankan di mana rekening wajib pajak terdaftar, dan mekanisme pemblokiran dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuannya adalah agar para wajib pajak dapat segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dirinya berharap proses pemblokiran rekening wajib pajak berjalan lancar dan memberikan hasil yang diharapkan, di mana wajib pajak segera melunasi utang pajak yang menjadi tanggungan. (bl)

Hingga Juni 2023, Pemerintah Kumpulkan Pajak Hotel Rp3,52 Triliun

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Perekonomian daerah dan sektor pariwisata yang terus membaik turut berdampak pula kepada setoran pajak daerah sampai akhir Mei 2023.

Tak heran, pajak daerah yang ditopang oleh sektor pariwisata dan berbasis konsumsi berhasil tumbuh signifikan.

Dikutip dari Kontan.co.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah telah mengumpulkan setoran pajak hotel sebesar Rp 3,52 triliun per Juni 2023. Jenis pajak daerah ini berhasil tumbuh 96,4% jika dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara, berdasarkan kinerja pajak hotel wilyah, realisasi pajak hotel di Bali telah mencapai Rp 1,23 triliun atau tumbuh 863,4% jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya Rp 128,17 miliar.

Begitu juga dengan realisasi pajak hotel di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai Rp 26,74 miliar atau tumbuh 46% jika dibandingkan dengan Mei 2022 yang sebesar Rp 18,30 miliar.

Sementara itu, realisasi pajak hotel di Yogyakarta telah mencapai Rp 145,31 miliar dan berhasil tumbuh 34,3% jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama sebesar Rp 108,25 miliar.

“Kinerja di beberapa daerah yang sudah menunjukkan pemulihan yang kuat seperti Bali, NTT dan Yogyakarta yang mengalami scarring effect akibat pandemi juga ada konfirmasi pemulihan yang robust,” kata Sri Mulyani.

Selain pajak hotel, realisasi pajak hiburan juga meningkat 81,8% atau tercatat Rp 3845,9 miliar. Kemudian, pajak restoran tercatat Rp 6 triliun atau meningkat 34,8% dari tahun sebelumnya. Serta, pajak parkir yang tercatat Rp 588,07 miliar atau meningkat 37,9%. (bl)

en_US
id_ID en_US