IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa skema penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal sebagai pemungut pajak atas pedagang (merchant) di marketplace sudah dipersiapkan. Kebijakan tersebut tinggal menunggu persetujuan resmi dari Menteri Keuangan sebelum diluncurkan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa secara teknis DJP telah siap merealisasikan kebijakan tersebut. “Sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini,” ujar Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).
Meski demikian, Bimo belum merinci lebih jauh terkait waktu peluncuran maupun detail implementasi teknisnya. Ia menegaskan pihaknya masih menunggu keputusan final dari Menteri Keuangan. “Ya kami tunggu,” katanya singkat.
Skema ini merupakan bagian dari upaya ekstensifikasi penerimaan pajak melalui optimalisasi transaksi digital. Dalam mekanisme tersebut, marketplace lokal akan ditunjuk sebagai pemungut pajak atas transaksi merchant yang berjualan di platform mereka, sehingga administrasi perpajakan menjadi lebih terintegrasi dan terdokumentasi.
Namun pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukanlah bentuk pengenaan pajak baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tidak berencana menambah jenis pajak maupun menaikkan tarif pajak dalam waktu dekat.
Menurut Purbaya, kebijakan fiskal saat ini diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ia mengaku sengaja menunda beberapa rencana, termasuk pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal, agar tidak menambah tekanan terhadap pelaku usaha.
“Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus cukai minuman manis saya tunda juga? Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus,” ujarnya dalam sebuah forum keuangan, Kamis (12/2/2026).
Pernyataan tersebut merujuk pada dinamika ekonomi pasca demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 yang sempat menimbulkan tekanan terhadap iklim usaha. Pemerintah memilih strategi konsolidasi fiskal tanpa menambah beban baru bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Dengan demikian, rencana penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut pajak lebih diposisikan sebagai penguatan administrasi dan perluasan basis pajak, bukan sebagai instrumen peningkatan tarif. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan stabilitas ekonomi. (alf)
