IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertegas langkah pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penerbitan Surat Edaran Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Regulasi ini menjadi pedoman bagi unit vertikal DJP dalam memastikan setiap wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya secara konsisten.
Berdasarkan beleid tersebut, pengawasan diartikan sebagai serangkaian kegiatan pembinaan sekaligus penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang sudah, belum, maupun akan dilakukan oleh wajib pajak. Untuk mempermudah pengawasan, DJP membagi dua kategori besar, yakni wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya.
Kriteria Wajib Pajak Strategis
Dalam SE-05/2022, terdapat dua kelompok yang dikategorikan sebagai wajib pajak strategis. Pertama, seluruh wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah naungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, serta KPP Madya. Kedua, wajib pajak dengan NPWP pusat di KPP Pratama yang memiliki kontribusi penerimaan pajak terbesar atau memenuhi kriteria tertentu sesuai penetapan Kepala Kanwil DJP.
Mekanisme Pengawasan
Pengawasan atas wajib pajak strategis dilakukan secara lebih mendalam melalui Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).
- PPM difokuskan pada penelitian kepatuhan formal yang jatuh tempo di tahun berjalan serta kepatuhan material di tahun pajak yang sama.
- PKM menitikberatkan pada kepatuhan formal dan material untuk tahun-tahun pajak sebelumnya, dengan analisis data, laporan keuangan, hingga aspek transfer pricing.
Seluruh proses pengawasan ini mencakup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta jenis pajak lain yang menjadi kewenangan DJP.
Penetapan dan Evaluasi
Penetapan wajib pajak strategis dilakukan oleh Kepala Kanwil DJP berdasarkan usulan Kepala KPP Pratama. Keputusan ini harus diterbitkan paling lambat tujuh hari kerja sejak usulan diterima dan berlaku efektif setiap 2 Januari. Status wajib pajak strategis berlaku selama satu tahun, namun dapat diperbarui bila terdapat perubahan kebijakan Dirjen Pajak.
Selain itu, KPP Pratama juga dapat mengajukan penambahan wajib pajak lain untuk masuk ke kategori strategis dengan mempertimbangkan hasil evaluasi. Tata cara penetapan ini diatur secara rinci dalam lampiran SE-05/2022.
Dengan mekanisme ini, DJP menegaskan komitmennya menjaga kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara melalui pengawasan yang lebih sistematis terhadap wajib pajak strategis. (alf)
