IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menggulirkan penyegaran di level pimpinan tertinggi Kementerian Keuangan. Dalam pelantikan yang digelar Jumat (23/5/2025), ia resmi melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan pejabat sebelumnya. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari reposisi strategis untuk memperkuat tata kelola fiskal nasional.

Bimo bukan sosok asing di lingkup kebijakan ekonomi. Ia merupakan pilihan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada reformasi sistem perpajakan. Seusai bertemu Presiden di Istana Negara, Bimo mengungkapkan bahwa ia diminta untuk membangun sistem pajak yang lebih kredibel, transparan, dan tangguh terhadap intervensi politik.

“Presiden menekankan pentingnya membenahi sistem perpajakan agar benar-benar dapat menopang pembangunan nasional. Reformasi yang holistik akan menjadi fokus saya ke depan,” ujar Bimo.

Latar belakang akademik Bimo terbilang solid. Lulusan SMA Taruna Nusantara ini menempuh studi Akuntansi di Universitas Gadjah Mada sebelum meraih gelar MBA di University of Queensland. Ia kemudian menyelesaikan doktoralnya di University of Canberra dan sempat menjalani program postdoctoral di Duke University, Amerika Serikat.

Dari sisi karier, Bimo memiliki rekam jejak lintas lembaga. Ia pernah berkiprah di Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Staf Presiden, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Jabatan terakhirnya sebelum kembali ke Kemenkeu adalah sebagai Sekretaris Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Penunjukan Bimo diyakini membawa harapan baru dalam penguatan penerimaan negara, terlebih di tengah tantangan global dan tuntutan domestik yang semakin kompleks. Perjalanan panjangnya di dunia kebijakan dan investasi memberikan bekal kuat untuk mengawal transformasi DJP menuju institusi yang modern dan berintegritas. (alf)