IKPI, Jakarta: Pemerintah terus memperkuat peran APBN sebagai pelindung daya beli masyarakat. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp218 triliun, atau sekitar 43,7 persen dari pagu Rp498,8 triliun untuk tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (30/09/2025).

“Subsidi dan kompensasi dirancang untuk menahan harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat, meski harga keekonomian BBM, listrik, dan pupuk terus bergerak,” kata Menkeu.

Subsidi yang diberikan pemerintah menanggung selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayar masyarakat. Misalnya:

• Pertalite dijual Rp10.000 per liter, lebih murah dibanding harga keekonomian Rp11.700. APBN menanggung Rp1.700 per liter atau 15 persen.

• Solar disubsidi sekitar 43 persen, masyarakat cukup membayar Rp6.800 dari harga ekonomian Rp11.950.

• LPG 3 kg mendapat subsidi hingga 70 persen.

Data Kemenkeu menunjukkan konsumsi barang bersubsidi terus meningkat hingga Agustus 2025: BBM naik 3,5 persen, LPG 3 kg 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi 3,8 persen, dan pupuk melonjak 12,1 persen peningkatan terbesar.

“Subsidi terbukti efektif menjaga daya beli dan stabilitas harga. Namun, volume yang meningkat menuntut pengawasan ketat, agar subsidi tepat sasaran,” tegas Menkeu.

Dengan langkah ini, pemerintah memastikan bahwa APBN 2026 tetap menjadi senjata strategis untuk melindungi masyarakat dari gejolak harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. (alf)