IKPI, Jakarta: Laporan terbaru dari Asian Development Bank (ADB) memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah berpotensi menekan kinerja ekonomi negara-negara berkembang di kawasan Asia dan Pasifik.
Dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi kawasan dapat turun hingga 1,3 poin persentase selama periode 2026–2027, sementara inflasi berisiko meningkat hingga 3,2 poin persentase.
ADB menjelaskan, dampak konflik merambat melalui sejumlah jalur utama, mulai dari lonjakan harga energi, terganggunya rantai pasok dan perdagangan, hingga pengetatan kondisi keuangan global. Selain itu, sektor pariwisata dan aliran remitansi juga berpotensi terdampak signifikan.
Dalam laporan singkatnya, ADB memaparkan tiga skenario risiko berdasarkan durasi konflik. Jika konflik berlangsung singkat, tekanan pada harga energi diperkirakan akan mereda lebih cepat.
Namun, jika gangguan berlangsung lebih dari satu tahun, dampaknya terhadap pertumbuhan dan inflasi akan jauh lebih dalam dan berkepanjangan.
Secara regional, tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan paling besar dirasakan oleh negara-negara di Asia Tenggara dan Pasifik yang sedang berkembang.
Sementara itu, lonjakan inflasi tertinggi berpotensi terjadi di kawasan Asia Selatan. ADB menekankan bahwa tingginya ketidakpastian membuat perkembangan situasi harus direspons dengan kehati-hatian.
Kepala Ekonom ADB, Albert Park, menyebutkan bahwa gangguan pasokan energi yang berkepanjangan dapat menempatkan negara-negara berkembang pada posisi sulit.
“Disrupsi pasokan energi yang berkepanjangan dapat memaksa perekonomian di kawasan Asia dan Pasifik yang sedang berkembang untuk menghadapi dilema sulit antara pertumbuhan yang melambat dan inflasi yang meningkat,” kata Albert dalam keterangannya, Jumat (28/3).
Ia menambahkan, pemerintah perlu fokus meredam gejolak pasar sekaligus melindungi kelompok rentan, sembari memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.
Untuk merespons risiko tersebut, ADB merekomendasikan empat langkah kebijakan utama. Pertama, kebijakan sebaiknya difokuskan pada stabilisasi tanpa menekan sinyal harga, sehingga penyesuaian konsumsi energi dan investasi alternatif tetap berjalan.
Kedua, dukungan fiskal perlu diberikan secara terarah dan bersifat sementara, terutama bagi rumah tangga rentan dan sektor yang paling terdampak.
Ketiga, bank sentral diminta menjaga stabilitas pasar melalui dukungan likuiditas yang tepat sasaran, serta mengelola ekspektasi inflasi melalui komunikasi yang efektif. Pengetatan kebijakan yang terlalu agresif dinilai berisiko memperlambat pertumbuhan dan meningkatkan volatilitas keuangan.
Keempat, pemerintah didorong untuk mengendalikan permintaan energi melalui langkah-langkah praktis, seperti pengaturan penggunaan listrik, penerapan kerja dari rumah, hingga mendorong penggunaan transportasi publik dan kebijakan hari bebas kendaraan.
ADB menegaskan, kombinasi kebijakan yang tepat akan sangat menentukan kemampuan negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik dalam menghadapi tekanan global yang semakin kompleks akibat konflik geopolitik. (ds)
