Vaudy Starworld Hadiri Jamuan Makan Malam IKPI Surakarta, Paparkan Usulan Strategis Pengurus Pusat

IKPI, Surakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menghadiri kegiatan makan malam bersama pengurus dan anggota IKPI Cabang Surakarta, Jumat (13/2/2026). Dalam kegiatan tersebut, Vaudy didampingi Wakil Ketua Umum IKPI, Nuryadin Rahman.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban itu tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan juga forum konsolidasi organisasi. Vaudy memanfaatkan momentum tersebut untuk memaparkan sejumlah isu strategis yang tengah menjadi perhatian IKPI di tingkat nasional.

Salah satu pokok pembahasan utama adalah usulan IKPI terkait Peraturan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak (PMK KP). Vaudy menyampaikan bahwa IKPI mendorong agar pemerintah memberikan kesempatan kembali kepada rekan-rekan konsultan pajak yang terdampak ketentuan PMK tanpa harus mengikuti ujian ulang.

Menurutnya, terdapat sejumlah anggota yang terdampak kebijakan tersebut bukan karena faktor kompetensi, melainkan akibat perubahan regulasi. Oleh karena itu, IKPI mengusulkan solusi transisional yang berkeadilan dan proporsional.

Selain itu, IKPI juga mengusulkan agar lulusan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) memperoleh pengakuan gelar yang setara dengan sertifikasi Chartered Accountant (CA). Vaudy menilai pengakuan tersebut penting sebagai bentuk afirmasi terhadap standar kompetensi konsultan pajak yang telah melalui proses sertifikasi ketat.

Ia menegaskan bahwa penguatan status profesi bukan hanya menyangkut simbol atau gelar, tetapi juga menyangkut posisi tawar dan legitimasi profesi dalam ekosistem jasa keuangan dan perpajakan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Vaudy juga menyampaikan pentingnya pengaturan mekanisme cuti bagi konsultan pajak. Hal ini dinilai relevan karena tidak sedikit anggota IKPI yang dipercaya mengemban jabatan publik, baik sebagai pejabat negara maupun pejabat daerah.

“Kita ingin regulasi yang adaptif. Jika ada anggota yang mendapat amanah di sektor publik, harus ada mekanisme cuti yang jelas agar integritas profesi tetap terjaga,” ujarnya di hadapan para pengurus dan anggota.

Melalui dialog yang terbuka, makan malam tersebut menjadi ruang bagi pengurus pusat dan daerah untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sikap organisasi dalam menyikapi dinamika kebijakan profesi ke depan. (bl)

id_ID