IKPI, Jakarta: Pemerintah menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tetap terjaga di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), meski realisasi penerimaan negara berada di bawah proyeksi awal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui perlambatan penerimaan pajak dan pendapatan negara membuat ruang fiskal pemerintah menjadi lebih terbatas. Namun, ia memastikan pengelolaan anggaran tetap disiplin dan sesuai pagar hukum.
“Income-nya agak sedikit di bawah prediksi kita sehingga defisitnya lebih lebar dari perkiraan semula. Tapi yang jelas kami tidak melanggar UU 3 persen,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantornya dikutip, Kamis (1/1/2026).
Menurut Purbaya, pergerakan angka penerimaan masih berlangsung hingga mendekati penutupan tahun anggaran. Aliran dana bahkan terus masuk pada detik-detik terakhir menjelang tutup buku.
“Angkanya geser terus sampai malam. Banyak uang masuk di menit-menit akhir,” tuturnya.
Tekanan Fiskal Masih Terkendali
Ia mengakui dinamika menjelang penutupan APBN cukup menegangkan, sebab setiap perubahan angka dapat mempengaruhi posisi defisit.
“Semalam saja saya tidak bisa tidur — uangnya masuk tidak ya? Defisitnya bisa melebar,” ujarnya sambil bercanda.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR dan menjaga disiplin fiskal agar defisit tetap aman.
“Minggu depan angkanya akan lebih pasti, tapi prinsipnya tetap di bawah 3 persen,” katanya.
Ekonomi Mulai Pulih Setelah Melambat
Purbaya juga memaparkan bahwa ekonomi sempat melambat pada awal tahun hingga sekitar September. Perubahan kebijakan fiskal yang disertai dukungan bank sentral kemudian mulai mendorong pemulihan.
“Sekarang pemulihan sudah lebih baik setelah kebijakan semakin sinkron,” ujarnya.
Dengan koordinasi yang semakin solid, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi dapat terus menguat, termasuk mengejar target pertumbuhan 6 persen pada 2026.
Percepatan Belanja dan Perbaikan Iklim Investasi
Untuk menjaga momentum, pemerintah mempercepat belanja fiskal sejak awal tahun serta memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Pemerintah juga rutin menggelar forum debottlenecking guna mengurai hambatan yang dihadapi dunia usaha.
“Hal-hal yang menghambat bisnis pelan-pelan kita hilangkan,” kata Purbaya.
Ia mengakui masih ada keluhan dari investor asing terkait iklim investasi di Indonesia. Namun, berbagai perbaikan regulasi diyakini akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha ke depan.
“Tidak mungkin berubah drastis, tapi harusnya semakin baik,” pungkasnya. (alf)
