IKPI, Jakarta: Sengketa pajak antara wajib pajak dan pemeriksa kini merembet ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang warga bernama Haryanto resmi mengajukan uji materiil Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), khususnya Pasal 4 ayat (1), karena dianggap kerap ditafsirkan merugikan wajib pajak. Permohonan tersebut teregister sebagai Perkara Nomor 207/PUU-XXIII/2025 dan menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan pada Jumat (7/11/2025) di Gedung 1 MK.
Haryanto menilai pasal yang mengatur definisi objek pajak itu sering dijadikan “senjata” untuk mengoreksi transaksi wajib pajak, terutama saat pemeriksaan. Ia mencontohkan kasus piutang dan utang dalam laporan keuangan. Meski jelas tidak berbunga dan sudah disepakati para pihak, pemeriksa pajak kerap tetap mengenakan koreksi seolah-olah ada bunga.
“Kalau kita punya tagihan macet, sering dianggap ada bunga. Padahal tidak ada perjanjian bunga. Pemeriksa menafsirkan seakan-akan wajib pajak menerima tambahan ekonomis. Saya mohon Mahkamah menilai, apakah itu wajar?” tegas Haryanto di hadapan majelis hakim.
Menurutnya, pasal tersebut seharusnya mengatur penghasilan yang benar-benar diterima wajib pajak dalam bentuk uang, barang, atau keuntungan nyata. Bukan imajinasi potensi pendapatan yang tidak pernah diterima.
Permohonan Harus Diperbaiki
Majelis hakim memberikan sejumlah catatan. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan permohonan belum sesuai format uji undang-undang di MK.
“Permohonan harus disusun mengikuti syarat formil yang berlaku di MK,” ujar Enny.
Hakim Konstitusi Arsul Sani bahkan menilai keberatan yang diajukan Pemohon lebih mirip pertanyaan teknis yang seharusnya ditujukan kepada kantor pajak, bukan ke MK. Meski begitu, ia tetap memberi arahan agar permohonan disesuaikan dengan ketentuan formil dan melihat rujukan putusan-putusan MK sebelumnya.
Sementara itu Hakim Konstitusi Arief Hidayat, yang memimpin sidang, meminta pemohon membaca PMK 7/2025 sebagai pedoman penyusunan permohonan. Ia juga menyarankan bantuan advokat atau lembaga bantuan hukum agar permohonan lebih terstruktur.
“Contoh permohonan bisa dilihat di mkri.id. Silakan hubungi perguruan tinggi yang punya layanan hukum agar penyusunan berjalan tepat,” kata Arief.
MK memberikan waktu 14 hari kepada Haryanto untuk memperbaiki permohonannya. Perbaikan harus diserahkan paling lambat 20 November 2025, pukul 12.00 WIB ke Kepaniteraan MK. Persidangan lanjutan akan mendengarkan isi perbaikan tersebut sebelum Mahkamah mengambil sikap lebih jauh.
Kasus ini dapat menjadi perhatian banyak wajib pajak, terutama pelaku usaha, yang kerap berhadapan dengan koreksi fiskus terkait perbedaan tafsir objek pajak. Jika dikabulkan, putusan ini bisa mengubah praktik pemeriksaan pajak di Indonesia. (alf)
