IKPI, Jakarta: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, menegaskan sikap tegas partainya bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC) Jakarta–Bandung atau Whoosh tidak boleh menggunakan dana APBN. Pernyataan ini sejalan dengan sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya memastikan pemerintah tidak akan menanggung beban utang jumbo proyek tersebut melalui anggaran negara.
“PKS menyerukan agar pelunasan utang kereta cepat jangan sampai menggunakan dana APBN. Pemerintah harus fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Almuzzammil dalam pidatonya pada pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS, Minggu (2/11/2025).
Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak larut dalam proyek ambisius yang berisiko tinggi terhadap stabilitas fiskal negara. Fokus pembangunan, kata dia, harus berpihak kepada rakyat banyak dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
“Sejak awal PKS sudah memberikan kritik konstruktif terhadap proyek Whoosh, termasuk meminta pembentukan pansus dan menegaskan agar APBN tidak digunakan. Kini terbukti, isu yang dulu kami soroti kembali menjadi perdebatan,” tegas Almuzzammil.
Ia juga menekankan pentingnya sikap kritis dan pengawasan dalam sistem demokrasi. “Sikap kritis, konstruktif, dan solutif adalah amanat konstitusi untuk menjaga demokrasi tetap berjalan dalam prinsip check and balances,” tambahnya.
Pemerintah Cari Skema Terbaik Tanpa Bebani Negara
Dari pihak pemerintah, Istana Kepresidenan memastikan tengah mencari skema pelunasan utang proyek KCIC yang kini mencapai Rp116 triliun. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan persoalan ini sudah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana, Rabu (29/10/2025).
“Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan angka dan kemungkinan meminta kelonggaran waktu pembayaran utang,” ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Presiden Prabowo telah menugaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk menyiapkan berbagai opsi penyelesaian. “Termasuk opsi memperpanjang masa pinjaman, semuanya sedang dikaji agar tidak membebani keuangan negara,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan memakai uang negara untuk menutup utang proyek Whoosh. “Tidak ada dana APBN yang digunakan untuk menanggung utang kereta cepat. Ini menjadi tanggung jawab perusahaan dan mitra kerja samanya,” tegas Purbaya. (alf)
