IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan arah baru kebijakan energi nasional melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang diundangkan pada 15 September 2025. Regulasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih (net zero emission) paling lambat pada tahun 2060, dengan menjadikan pajak karbon dan insentif berbasis kinerja sebagai dua instrumen kunci dalam transisi menuju ekonomi hijau.
Dalam beleid tersebut, pemerintah menyatakan bahwa arah kebijakan utama energi nasional harus didukung oleh penerapan pajak karbon serta pemberian insentif bagi pelaku usaha dan pengguna energi yang berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Langkah ini menandai babak baru dalam transformasi sektor energi, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar emisi nasional.
Berdasarkan Pasal 83 ayat (1), pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk mengenakan pajak karbon terhadap pemanfaatan energi tak terbarukan secara bertahap. Skema bertahap ini akan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, agar kebijakan transisi energi tidak menimbulkan gejolak di masyarakat maupun industri.
Adapun Pasal 83 ayat (2) menegaskan bahwa penerapan pajak karbon akan dilakukan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta aturan turunannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Pajak karbon secara spesifik akan diterapkan pada sektor-sektor strategis seperti transportasi, industri termasuk pembangkitan tenaga listrik, dan sektor komersial.
Tak hanya fokus pada pungutan, pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk mempercepat adopsi energi bersih. PP 40/2025 membuka ruang pemberian fasilitas berupa keringanan pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), kepabeanan, retribusi, hingga pengurangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi pelaku usaha yang mengembangkan energi baru, terbarukan, maupun efisien energi tak terbarukan.
Selain itu, beleid baru ini juga memperkenalkan secara eksplisit konsep Nilai Ekonomi Karbon (NEK), sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 34. NEK didefinisikan sebagai nilai terhadap setiap unit emisi GRK yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan ekonomi. Melalui mekanisme ini, pemerintah, daerah, maupun badan usaha dapat memperoleh insentif atau pembayaran berbasis kinerja dari upaya pengurangan emisi di sektor energi.
Mekanisme NEK diharapkan menjadi instrumen efektif untuk mendorong diversifikasi sumber energi, penerapan teknologi rendah karbon, serta efisiensi dan konservasi energi. Pemerintah menargetkan, skema ini dapat memperkuat pendanaan hijau dan mempercepat pencapaian target penurunan emisi nasional.
Dengan diberlakukannya PP 40/2025, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional resmi dicabut. Langkah ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar penyediaan energi menuju pengelolaan energi berkelanjutan yang mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial, dan fiskal dalam satu kebijakan nasional. (alf)
