IKPI, Jakarta: Dunia peradilan pajak di Indonesia kedatangan dua sosok baru yang siap memperkuat penegakan hukum di bidang tata usaha negara (TUN) khusus pajak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Budi Nugroho dan Diana Malemita Ginting sebagai hakim agung TUN khusus pajak, melalui rapat paripurna setelah keduanya lolos uji kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI.
Penetapan ini menandai langkah penting dalam upaya memperkuat kapasitas Mahkamah Agung (MA) dalam menangani perkara-perkara perpajakan yang kian kompleks, sekaligus menjamin konsistensi putusan di tingkat tertinggi.
Keduanya telah resmi dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., pada Kamis (23/10/2025) di Ruang Kusumaatmadja, Tower Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan itu digelar dalam Sidang Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan sembilan hakim agung serta satu hakim ad hoc.
Budi Nugroho: Hakim Pajak yang Menjaga Keseimbangan Fiskal dan Kepastian Hukum
Nama Budi Nugroho bukanlah wajah baru di dunia hukum pajak. Dalam lima tahun terakhir, ia dikenal sebagai hakim di Pengadilan Pajak, tempatnya mengurai beragam sengketa seputar perpajakan, kepabeanan, hingga bea cukai. Latar belakang dan pengalamannya membuat Budi dianggap memiliki pemahaman mendalam terhadap dinamika hukum fiskal Indonesia.
Dalam pemaparannya di hadapan anggota DPR, Budi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak wajib pajak. Baginya, tugas hakim pajak bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi juga memastikan keadilan substantif bagi seluruh pihak.
Ia juga menyoroti rencana integrasi Pengadilan Pajak ke dalam Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, pembentukan kamar pajak di MA merupakan langkah strategis untuk menjaga konsistensi putusan, khususnya dalam perkara peninjauan kembali (PK). “Konsistensi dan kepastian hukum adalah fondasi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan,” ujarnya.
Budi menilai, peningkatan kompetensi hakim pajak merupakan kebutuhan mendesak agar putusan-putusan yang dihasilkan tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga berdampak positif bagi kepastian usaha dan iklim investasi.
Diana Malemita Ginting: Auditor Senior yang Siap Bertransformasi Jadi Penegak Keadilan Pajak
Berbeda dengan Budi, Diana Malemita Ginting datang dengan latar belakang yang unik. Ia bukan dari jalur karier hakim, melainkan tiga dekade mengabdi sebagai auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dengan jabatan terakhir sebagai Auditor Utama. Pengalaman panjangnya dalam menelaah laporan dan regulasi keuangan membuatnya piawai dalam menilai kepatuhan terhadap hukum fiskal.
“Pola kerja auditor dan hakim sebenarnya serupa,” ujar Diana saat menjalani uji kelayakan. “Keduanya menilai berkas, memastikan kesesuaian dengan aturan, lalu memberikan rekomendasi atau putusan yang membawa konsekuensi hukum.”
Dalam pandangannya, tingginya beban perkara pajak di MA — terutama terkait permohonan peninjauan kembali (PK) — perlu direspons dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Ia mengusulkan agar perkara pajak dikelompokkan berdasarkan jenis, seperti transfer pricing, CPO, hingga migas, agar penanganannya lebih efektif dan cepat.
Tak hanya fokus pada tumpukan perkara, Diana juga menunjukkan visi ke depan. Ia mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan aturan teknis pajak karbon, mencakup sistem monitoring, reporting, verification (MRV) hingga penerbitan sertifikat izin emisi. Menurutnya, pendapatan dari pajak karbon dapat menjadi sumber pendanaan strategis bagi program pengendalian perubahan iklim nasional.
Sinergi Pengalaman dan Integritas untuk Peradilan Pajak yang Lebih Kuat
Kehadiran dua figur dengan latar belakang berbeda ini diharapkan mampu membawa warna baru di kamar TUN khusus pajak. Budi dengan pengalaman yudisialnya, dan Diana dengan perspektif pengawasan fiskalnya, diyakini dapat saling melengkapi dalam memperkuat integritas dan kualitas putusan pengadilan.
Dengan pengesahan dan pelantikan ini, publik menaruh harapan besar bahwa Budi Nugroho dan Diana Malemita Ginting akan menghadirkan wajah peradilan pajak yang lebih adil, transparan, dan profesional, sejalan dengan semangat reformasi hukum dan perpajakan di Indonesia. (bl)
